Berita Nasional – Akhir Pekan Nanti, Kapal Ilegal Mulai Ditenggelamkan
2 min read
Laksamana Marsetio selaku Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) menyatakan bahwa seluruh kapal perang sudah siap untuk dioperasikan guna menindak adanya penangkapan ikan ilegal alias illegal fishing sesuai dengan perintah dari Presiden RI Joko Widodo. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat sekitar 147 unit kapal perang yang sudah siap untuk beroperasi. “Seluruh kapal perang siap. Selama ini memang ada hambatan pada anggaran guna pemenuhan bahan bakar, namun ini sudah teratasi,” terang Marsetio, ketika lakukan kunjungan kerja pada Brigif 3 Markas Piabung, Pesawaran, pada Rabu (3/12/2014) petang.
Marsetio mengatakan bahwa berdasarkan pada rapat koordinasi akhir, pihak pemerintah telah siap memenuhi semua kebutuhan bahan bakar serta ihwal operasional kapal. Anggaran ini telah dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Pada sebelumnya diberitakan bahwa pemenuhan anggaran operasional serta bahan bakar untuk kapal perang ini hanya 27 persen dalam jumlah kebutuhan anggaran. Usai penandatanganan nota kesepahaman diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI-AL pada beberapa waktu yang lalu, pemerintah pun berkomitmen guna memenuhi kebutuhan operasional dari kapal perang untuk menjalankan tugas patroli dengan optimal.
Marsetio pun menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi dari TNI-AL untuk menjaga kawasan maritim Indonesia, yakni penegakan kedaulatan, penegakan hukum, serta diplomasi. Untuk penindakan terhadap illegal fishing adalah bagian dalam fungsi penegakan hukum pada kawasan maritim Indonesia. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan jajaran TNI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menenggelamkan kapal pencuri pada Sabtu (6/12/2014). Penenggelaman dilakukan bagi kapal yang telah ditangkap pada perairan Natuna, di Kepulauan Riau.
“Presiden telah menyampaikan sehubungan dengan tindakan tegas kepada para pelanggar maupun pencuri ikan yang telah masuk ke wilayah kita dengan adanya ketegasan segera dilakukan adanya upaya hukum hingga penenggelaman kapal. Telah dilaporkan serta segera dilakukan di hari Sabtu nanti,” terang Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan setelah bertemu dengan Presiden dari Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis (4/12/2014).
