Berita Nasional – Ahok Tak Masalah Dipecat Gerindra
2 min read
Sosok Wagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah mengajukan surat yang berisi pengunduran dirinya kepada DPP Gerindra. Surat tersebut menurut rencananya segera dibahas dalam 2 mingu lagi. “Ketua dari partai kami masih belum ada 40 hari meninggal. Jika masa berkabung lewat, kami pun belum akan adakan yang bersifat kebijakan-kebijakan. Untuk rencananya adalah 2 minggu lagi,” kata Desmon J Mahesa, Ketua DPP Gerindra pada wartawan dari Gedung DPR, di Senayan, Jakarta, hari Kamis (11/9/2014).
Ahok tidak akan pernah dipanggil. Sebab Gerindra yang segera menerbitkan adanya surat pemecatan. “Kita tak akan panggil Ahok. Setelah selesai kita berkabung, kita akan kasih surat pemecatan,” ujarnya. Desmon juga mengatakan bahwa Prabowo sudah tahu tentang pengunduran diri dari Ahok ini. Dia juga mengatakan bahwa Prabowo merasa sudah salah mendidik ‘anak’. “Ahok ini pernah dibesarkan oleh Prabowo, tetapi orang ini sepertinya tidak punya etika. Beliau sebagai orang telah merasa salah didik kepada anaknya (Ahok),” ujar Desmon.
Sehubungan dengan jabatan Ahok pada DKI, Desmon pun enggan untuk berkomentar. Lantaran menurutnya, Ahok sendiri sudah bukan lagi bagian partai maka dari itu sudah tak ada urusan. “Kita sudah tak ada urusan lagi bersama Ahok. Kita juga tak ada yang merasa rugi. Tapi yang paling dirugikan adalah jika dalam 3 tahun ke depan dari saudara Ahok menjadi jelek, maka ini akan merugikan partai. Bagus saja kalau Ahok keluar,” lanjutnya.
“Kita juga tahu bahwa Ahok suka loncat kanan loncat kiri juga. Kita juga lihat bahwa Ahok ini tak serius mendukung kita waktu Pileg maupun Pilpres yang lalu,” kata pria yang memakai kemeja putih pada kesempatan tersebut. Sementara itu, Ahok yang dituduh menjadi Kutu Loncat itupun tidak menyanggah adanya sebutan tersebut. Lebih baik meloncat alias berkali-kali berpindah partai ketimbang berdiam pada tempat dan jadi kutu busuk. “Ya lebih baik Kutu Loncat, daripada Kutu Busuk,” ujar Ahok bergaya khas seraya masuk dalam ruang kerja, pada Balai Kota, di Jakarta Pusat, hari Kamis (11/9/2014).
