Berita Mancanegara – Dikecam, Kesepakatan Uni Eropa-Turki Terkait Imigran

PBB serta banyak kelompok Hak Asasi Manusia memberikan kecaman atas kesepakatan tentatif antara Uni Eropa dengan Turki sehubungan dengan krisis imigran Eropa. Kesepakatan tersebut membuat Uni Eropa dapat mengirim semua imigran gelap di wilayahnya ke Turki. Sebagai imbalan, Turki mendapat bantuan keuangan oleh Uni Eropa. “Saya prihatin atas peraturan yang mengusir seseorang dari sebuah negara menuju negara lain tanpa menghiraukan keamanan perlindungan pengungsi dalam hukum internasional,” ujar Komisaris PBB urusan Pengungsi, Filippo Grandi di depan Parlemen Eropa dari Strasbourg.

Kecaman tersebut diucap Grandi hanya selang berapa jam pasca 28 pimpinan Uni Eropa menyelesaikan rencana kesepakatan bersama PM Turki Ahmet Davutoglu di Brussels guna memberikan lebih banyak uang untuk Ankara demi menampung pengungsi. Tidak hanya itu saja, Uni Eropa pun menjanjikan percepatan proses pemberian bebas visa untuk wisatawan asal Turki dan mempercepat dialog soal keinginan Turki masuk keanggotaan Uni Eropa yang terhenti cukup lama.

Berdasar pada kesepakatan tentatif tersebut, Uni Eropa hanya menampung 1 pengungsi Suriah dari Turki setiap Turki menerima pengungsi yang tidak tertangani pada beberapa pulau Aegean Yunani. Kesepakatan tersebut berdalih demi membujuk pengungsi Suriah serta imigran asal negara berkonflik lainnya dimana mereka masih mempunyai prospek lebih baik bila mereka bersedia mengungsi di Turki, karena adanya peningkatan dana Uni Eropa bagi perumahan, sekolah serta kebutuhan lainnya di Turki.

Skema tersebut dihujani kritik serta kecaman banyak pihak. Kalangan pejabat Uni Eropa sendiri masih meragukan bagaimana skema ini bisa diterapkan sedangkan banyak negara Uni Eropa masih tidak sepakat terkait kuota imigran yang mau mereka tampung. Selain dari itu, skema ini juga dikahwatirkan tak dapat berjalan baik apabila jumlah imigran yang masuk ke Aegean masih tetap tinggi walau patroli laut oleh pihak NATO serta Yunani sudah ditingkatkan secara signifikan.

Amnesty International menganggap kesepakatan ini sebagai “pukulan telak terhadap HAM pencari suaka.” Sedangkan pihak MSDF, Dokter Lintas Batas merasa kesepakatan ini sangat tak manusiawi.