Berita Internasional – Israel Ingin Rampas Tanah Di Tepi Barat
2 min read
Pihak Israel menyatakan adanya rencana guna mengambil alih sejumlah 400 hektar area tanah Palestina pada kawasan Tepi Barat. Keputusan guna mengambil tanah pada sebelah selatan Bethlehem tersebut dipercaya menjadi sebuah perebutan tanah yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Israel dalam 30 tahun terakhir. Pihak pemerintah daerah yang mana dikelola pihak militer mengatakan bahwa rencana tersebut dijadikan sebagai respons terkait adanya penculikan serta pembunuhan atas 3 remaja Yahudi yang terjadi di bulan Juni yang lalu.
Sementara itu, warga Palestina menyatakan bahwa upaya diplomatik perlu dilakukan dalam rangak melawan pihak Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat pun meminta agar Israel segera membatalkan rencana tersebut. Keputusan yang dinilai kontraproduktif ini diambil di hari Minggu (31/8/2014) dari pihak departemen militer Israel dimana bertugas dalam mengatur segala urusan sipil pada wilayah Tepi Barat. Upaya pengambilalihan lahan yang ada di dekat permukiman Yahudi Etzion tersebut dapat membuka jalan dalam langkah pembangunan permukiman terbaru yang diberi nama Gvaot seperti apa yang diberitakan oleh media Israel.
Menurut informasi yang diperoleh kantor berita AFP, Saeb Erekat, negosiator Palestina, mengatakan kalangan dunia juga perlu menuntut adanya tanggung jawab pihak Israel terkait “kegiatan pembangunan lokasi permukiman Israel yang masih berlangsung pada wilayah Tepi Barat serta Jerusalem Timur”. Diketahui pula bahwa salah seorang pejabat dari Departemen Luar Negeri AS seperti yang dikutip oleh Reuters menerangkan bahwa langkah Israel ini “kontraproduktif terhadap tujuan utama Israel, yang mana menyatakan berkeinginan dalam mendapatkan solusi menguntungkan bagi kedua belah pihak”.
Pihak Palestina menginginkan agar seluruh tanah yang telah dirampas oleh Israel semenjak 1967 silam agar segera dikembalikan pada mereka, namun pada kenyataannya hingga lebih dari sejumlah 500.000 penduduk Yahudi saat ini menghuni pada lebih dari sejumlah 200 permukiman serta sejumlah pos yang ada di Tepi Barat, yang termasuk pada kawasan Jerusalem Timur. Permukiman tersebut dinilai ilegal berdasarkan adanya hukum internasional, meski begitu Israel tetap membantah hal tersebut.
