Berita Ekonomi Nasional – May Day, 10 Ribu Buruh KASBI Jabodetabek Ikut Long March

Diketahui sedikitnya sekitar 250 ribu orang buruh yang berangkat dari Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI dari tingkat nasional berencana tetap akan mengikuti aksi dan meramaikan peringatan dari hari buruh sedunia atau dalam istilahnya disebut May Day pada hari Kamis 1 Mei 2014 mendatang. Tanggal tersebut sebenarnya telah ditetapkan menjadi hari libur nasional oleh Pemerintah, namun hal ini tetap tak menyurutkan niat para buruh untuk menyuarakan aspirasinya.

“Melalui organisasi kami telah mengumpulkan semua anggota bahwa pihak kami pada 1 Mei berencana turun ke jalan serta melaksanakan aksi bersama dengan keluarga buruh lain yang juga akan dilibatkan,” terang Nining Elitos, Ketua KASBI dari kantornya yang berada di kawasan Jl. Cipinang Kebembem, Pulogadung, wilayah Jakarta Timur, hari Senin (28/4/2014).

Selain itu, Nining juga sempat mengatakan bahwa massa buruh yang berasal dari pihaknya yang sedianya akan mengikuti unjuk rasa saat May Day adalah gabungan dari sejumlah wilayah yang tersebar di penjuru Jabodetabek. Sedangkan estimasi dari jumlah massa, dilanjutkan oleh Nining, berdasarkan dari data yang telah masuk, jumlah buruh yang akan diturunkan tercatat hingga 10 ribu orang, dan itu merupakan khusus di Ibukota Jakarta saja.

“Kami hendak menggelar long march dimana yang menjadi titik kumpul berada di Bundaran HI lalu dilanjutkan dengan menuju ke Istana (Negara),” terang Nining.

Massa yang datang dari luar wilayah Jakarta yang juga akan menggelar aksi, seperti yang ditambahkan Nining, sedianya akan berkumpul pada jam 09.00 pada bundaran Hotel Indonesia. Lalu mereka rencananya akan meneruskannya dengan aksi konvoi juga menuju ke Istana. Aksi tersebut rencananya hendak diakhiri pada jam 17.30.

“Jadi pihak kami hanya akan terfokus pada kedua tempat tersebut,” ujarnya.

Nining juga sempat menyebutkan bahwa pada aksi mereka besok, pihaknya ingin menyerukan sejumlah sepuluh butir tuntutan yang diajukan kepada pihak pemerintah, yang mana di antaranya ialah masalah terkait outsourcing, adanya jaminan sosial, besaran upah kelayakan nasional, juga perlindungan atas buruh perempuan serta buruh migran, serta meminta agar harga kebutuhan pokok diturunkan, dan beberapa lainnya.