Belum 1 Bulan Kabasarnas Jadi Tersangka, KPK Kembali Menguak Kasus Korupsi Lain Di Basarnas
2 min read
Berjarak dua minggu sesudah meringkus pejabat Badan Nasional Pencarian Orang atau Basarnas pada operasi tangkap tangan atau OTT pada 25 Juli 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memublikasikan masalah lain di organisasi “pasukan oranye” itu.
Sekarang ini, KPK membongkar dugaan korupsi penyediaan truk angkut pegawai serta rescue carrier vehicle tahun 2014 di lingkungan Basarnas. Berdasarkan keterangan dari Ali Fikri selaku Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, masalah ini beda dari persoalan dugaan suap penyediaan perlengkapan pendeteksi korban reruntuhan yang melibatkan Marsdya Henri Alfiandi selaku Kepala Basarnas (Kabasarnas) pada Juli kemarin.
“Berbeda. Jadi ini masalah yang beda. Ini penyediaan barang serta jasanya. bila OTT kan suap penyediaan barang serta jasanya, ” ucapnya
Menurut Ali, pada persoalan Kabasarnas, proses lelang telah rampung. tersangka dijerat dengan pasal pemberian serta penerimaan uang sogok. Sedangkan, korupsi penyediaan alat angkut yang baru dipublikasikan terjadi pada tahap penyediaan. Para tersangka disangkakan dengan pasal kerugian negara.
“Pasal kerugian negara, (kerugian) sekitar puluhan miliar, ” ucapnya.
Lantaran telah masuk ke tahap investigasi, KPK sudah memutuskan beberapa orang selaku tersangka korupsi penyediaan truk angkut anggota. Ali mengatakan, jika para tersangka berstatus sipil yang terdiri dari penyelenggara negara serta swasta.
Sedangkan Basarnas sendiri memang institusi sipil di bawah naungan Kemenhub. “Para pelaku yang telah kami tetapkan ini adalah dari sipil tentu penyelenggara negara serta pihak swasta, ” katanya.
Walaupun begitu, Ali belum memublikasikan identitas para tersangka. Nama mereka baru bakal diungkap ke masyarakat sesudah investigasi dianggap cukup. Sekarang ini, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta informasi dari para saksi.
“Ketika komplet kami bakal lekas umumkan siapa yang ditetapkan tersangka serta dilaksanakan penahanan, ” ucapnya.
Ali juga menjelaskan, KPK sudah meminta Ditjen Kemenkumham mencegah tiga orang melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka disinyalir tersangkut dengan korupsi penyediaan kendaraan angkut anggota ini. Ali mengatakan, pencegahan diusulkan supaya mereka tetap berposisi di dalam negeri saat tim penyidik memerlukan informasi.
