Berita Nasional – Pilkada Langsung Tak Boleh Ditawar

Pihak pemerintah hendak berupaya dengan keras dalam menjalin komunikasi politik bersama parlemen sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Kepala Daerah. Pihak pemerintah pun berharap agar DPR dapat menerima terbitnya Perppu yang telah diajukan dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet mengatakan bahwa pemerintah menganggap bahwa mekanisme pada pemilihan kepala daerah yang secara langsung yang telah diatur pada Perppu Pilkada ini tak boleh ditawar lagi.

“Ini adalah masalah prinsip. Jadi pemerintahan ini sendiri juga dibangun antara lain lantaran Pak Jokowi juga dipilih dengan cara langsung oleh rakyat. Maka ini bukanlah suatu hal yang boleh ditawar-tawar,” terang Andi dari Istana Kepresidenan, di Jakarta, pada hari Rabu (3/12/2014). Andi pun menyebutkan bahwa pelaksanaan pilkada lewat DPRD merupakan suatu produk anti-demokrasi. Maka dari itu, ia pun menegaskan bahwa pemerintah segera mengonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada di parlemen supaya pilkada langsung yang adalah hasil dari perjuangan reformasi tak dirubah.

“Yang telah dengan susah payah dicapai dalam reformasi ini, inilah yang akan dijadikan patokan bagi perjuangan kami dalam menjaga agar demokrasi langsung yang telah berjalan baik ini, utamanya terkait pemilihan kepala daerah, agar dapat berlangsung hingga ke depan,” tegas Andi. Sebelumnya diberitakan bahwa setelah terpilih dengan cara aklamasi menjadi Ketua Umum pada Partai Golkar periode 2014-2019, sosok Aburizal Bakrie pun menyatakan sikap resmi dari Partai Golkar yang mana hendak menolak adanya Perppu Pilkada tersebut. Golkar pun bahkan telah menyiapkan diri untuk menggugat Perppu tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Sikap yang dibuat Golkar tersebut diduga kuat akan diikuti pula oleh Partai lain anggota dalam Koalisi Merah Putih.

Karena sikap Golkar ini, Syarief Hasan selaku Ketua Harian Partai Demokrat menilai bahwa pihak Golkar sudah ingkar janji. Karena Golkar yang diketahui bersama pihak Koalisi Merah Putih telah membuat kesepakatan bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono guna mendukung Perppu yang mana telah diterbitkan pada saat pemerintahan SBY tersebut.