Berita Politik – Soal RUU KPK, Petinggi DPR Temui Jokowi

Pada hari ini Selasa (13/10), Presiden RI Joko Widodo menyambut jajaran petinggi Dewan Perwakilan Rakyat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk membahas beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), yang termasuk diantaranya RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan legislatif lengkap terdiri atas Ketua DPR, Setya Novanto beserta para wakilnya yaitu Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, serta Fahri Hamzah.

Mereka berlima disambut oleh Jokowi serta dipersilakan untuk masuk ke Ruang Jepara. Presiden nampak didampingi oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, lalu Menko Pembangunan Manusia & Kebudayaan Puan Maharani, juga Mensesneg Pratikno, Menkumham Yasonna Laoly, serta Teten Masduki selaku Kepala Kantor Staf Presiden.

Sebelumnya diberitakan bahwa Seskab Pramono Anung membenarkan bahwa petinggi DPR segera bertandang menuju Istana Negara demi membahas beberapa rancangan RUU, termasuk halnya RUU KPK. “Memang sempat ada forum konsultasi diantara pimpinan DPR bersama Presiden di Istana, dan rencananya pada sore ini,” kata Pramono dari Gedung DPR RI, Jakarta.

Bagaimanapun Pramono enggan menjelaskan lebih jauh terkait RUU KPK yang hendak dikonsultasikan pemerintah bersama legislatif. “Materinya berhubungan dengan pembahasan untuk RUU. Terkait undang-undangnya memang ada beberapa. Tetapi yang jelas ada forum untuk konsultasi,” lanjut Pramono. Demi mendampingi Presiden kali ini, Pramono harus meminta izin dari rapat yang harusnya ia ikuti.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada kesempatan sebelumnya sempat menyatakan bahwa pimpinan parlemen ingin bertemu dengan Presiden Jokowi guna berkonsultasi tentang inisiatif DPR dalam revisi UU KPK. Yang jadi alasannya, usulan revisi itu perlu melibatkan persetujuan dari pemerintah. Pimpinan DPR, sudah melayangkan surat pada Istana guna mengatur agenda pertemuan tersebut.

“Surat telah disampaikan oleh ketua DPR, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, hari Senin depan bisa lebih bagus,” ujar Fadli Zon dari Gedung DPR, Jakarta, pada beberapa hari yang lalu. Sementara Fahri Hamzah sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa pimpinan DPR akan berkonsultasi terkait ketiadaan jaksa pada paket Capim KPK, serta hasil audit dari kinerja Badan Pemeriksa Keuangan.