Berita Politik – RUU Pilkada, Pemerintah  Diminta Tak Lepas Tangan

Tjahjo Kumolo selaku Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menganggap bahwa kurang arif sikap dari pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang lebih memilih untuk menunggu hasil dari putusan DPR sehubungan dengan Rancangan Undang-undang terkait Pilkada. Selain itu, Tjahjo juga meminta supaya pemerintah tak lepas tangan pada masalah RUU itu. “Saya kira ini bukanlah sikap yang arif, ini kan bagian dari kebijakan presiden, maka jangan lepas tangan lah,” kat Tjahjo ketika dijumpai dari Kompleks Parlemen Senayan, di Jakarta, hari Selasa (16/9/2014).

Tjahjo juga mengatakan bahwa, Mendagri juga harus melihat realita yang tengah terjadi di antara masyarakat pada saat ini. Faktanya adalah, baik itu masyarakat maupun mayoritas dari kepala daerah lebih menginginkan Pilkada dilakukan tetap dengan cara langsung, kata Tjahjo Kumolo. “Bagi pemerintah baiknya harus segera mengambil sikap,” ujar Tjahjo. Ia pun menambahkan pula, DPR pun juga harus mendengar suara rakyat dimana banyak yang menolak Pilkada melalui DPRD seperti halnya pada Orde Baru. Tjahjo juga mengingatkan bahwa anggota DPR dapat terpilih pun juga lantaran dipilih secara langsung oleh rakyat.

“DPR bisa jadi itu juga karena rakyat kan. Dan jangan sampai disebabkan hanya suatu hal yang belum ikhlas (lalu menolak Pilkada langsung),” tegas Tjahjo. Sebelumnya juga diberitakan bahwa, Susilo Bambang Yudhoyono, sosok Ketua Umum dari Partai Demokrat menilai bahwa rakyat Indonesia sudah terbiasa dengan proses Pilkada langsung. Selain itu, SBY pun juga menilai bahwa sistem ini cocok terhadap sistem presidensial yang mana telah dianut di Indonesia.

SBY pun menilai adanya benang merah diantara pilkada secara langsung oleh rakyat serta sistem presidensial yang telah ia jalankan. Akan tetapi, Gamawan justru mengatakan bahwa pernyataan dari SBY tersebut bukanlah sikap resmi dari pemerintah. Menurut pendapat dia, sikap dari pemerintah yaitu tetap menunggu putusan DPR sehubungan dengan RUU Pilkada yang mana akan ditetapkan di 25 September. SBY juga telah menyetujui sikap dari pemerintah itu, kata dia.