Berita Politik – Kabinet Jokowi Wajib Beda

Arie Sudjito, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM)  mengatakan bahwa terkait kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo kelak haruslah berbeda dari Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lantaran Jokowi mempunyai cukup banyak program berbeda dari Presiden SBY dan maka dari itu harus didukung pula oleh adanya kementerian serta lembaga berbeda pula. “Memang ini haruslah berubah, sebab kan tantangannya sudah berubah. Dan mau gak mau juga harus berubah pula,” terang Arie ketka dihubungi wartawan, pada hari Minggu (31/8/2014).

Walau begitu, Arie juga menegaskan bahwa adanya perubahan struktur dalam kabinet Jokowi ini juga harus diimbangi pula oleh adanya kajian yang sangat mendalam. Adanya perubahan dalam struktur kabinet ini jangan sekedar menimbulkan gejolak saja namun tak bisa memberi kontribusi efektif terhadap jalannya pemerintahan Jokowi kelak. “Janganlah tergesa-gesa digunjing dulu, sebab prinsipnya juga sudah berubah. Namun juga harus tetap ada exit strategy-nya juga supaya tak terjebak pada cost politik yang membengkak,” katanya.

Perlu diketahui bahwa sosok Arie adalah perwakilan dari UGM ketika mempresentasikan struktur dari kabinet bagi Jokowi dalam Tim Transisi. Selain dari pihak UGM, diketahui pula bahwa Tim Transisi ini juga menerima masukan Universitas Andalas, Universitas Airlangga serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada paparannya, pihak UGM pun mengusulkan supaya Jokowi lebih merampingkan lagi kabinet pemerintahannya kelak. Perampingan ini dipandang perlu dilakukan sebab visi, misi, serta kebijakan dari Jokowi berbeda dari pemerintahan SBY.

Perampingan kabinet diusulkan yang jadi hanya 28 kementerian dari total 34 kementerian dalam pemerintahan kini. Rancangan dari kabinet buatan UGM tersebut dilandasi dengan 42 janji dari Jokowi-Jusuf Kalla, adanya program Nawa Cita, trisakti, juga yang lainnya. Selain dari itu, UGM mengusulkan agar Jokowi menata kembali Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden juga Sekretariat Wakil Presiden yang terpisah saat ini. “Pada konteks ini, kabinetnya janganlah terlalu banyak, agar tidak terlalu banyak menyedot bea politik serta bea administrasi, pilih yang minim risiko,” kata Arie.