Berita Politik – Agung Laksono: Rakyat Tak Mengerti Pilkada Lewat DPRD
2 min read
Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengakui bahwa ada banyak kalangan dari masyarakat yang telah menolak terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Akan tetapi, menurut pendapat Agung, penolakan ini muncul lantaran kebanyakan dari rakyat tak mengerti akan keuntungan yang akan dihasilkan oleh pilkada lewat DPRD tersebut. “Memang kita akui ada cukup banyak, namun saya mengira ini perlu untuk dijelaskan. Jika arahnya nanti memang menuju DPRD, maka perlu adanya sosialisasi agar masyarakat bisa tahu betul juga mengerti dengan betul,” terang Agung setelah hadiri Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 2014, dari Hotel Discovery, Ancol, kawasan Jakarta Utara, hari Minggu (13/9/2014) sore.
Dengan memberikan penjelasan tersebut, ia yakni kelak masyarakat dapat mengerti betul tentang kekurangan dari pilkada yang memang selama ini diselenggarakan dengan cara langsung. Selaku Ketua Umum dari Kosgoro, Agung pun mengaku akan menyerahkan seluruh keputusan pada DPP Partai Golkar. Ia sendiri secara pribadi, lebih memilih pelaksanaan pilkada yang dipilih melalui DPRD maka dapat menghemat anggaran negara. “Keduanya memang sah secara konstitusi. Asal ini demokratis dapat directly (dipilih langsung), bisa juga indirectly (dipilih DPRD),” terang Agung.
RUU Pilkada pada saat ini sedang dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Sementara mekanisme dari pemilihan kepala daerah akan jadi satu dari isu yang akan mendapatkan sorotan. Sebelum gelaran Pilpres 2014, tidak ada parpol yang menginginkan apabila kepala daerah dapat dipilih melalui DPRD. Akan tetapi, saat ini seluruh parpol dari Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat serta Partai Amanat Nasional, justru mendorong supaya para kepala daerah nantinya dapat dipilih oleh jajaran DPRD.
Para bupati serta wali kota yang ikut tergabung di dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) juga pada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) diberitakan telah menolak secara tegas pilkada yang dilakukan melalui jajaran DPRD. Penghematan menjadi satu pokok pikiran meskipin diketahui ada alternatif lain guna menghemat biaya penyelenggaraan pilkada tersebut.
