Berita Nasional Terkini – Ternyata, Inisiatif Nama BG Menjadi Kapolri Bukan Dari Jokowi

Ketua dari Tim independen yang khusus menangani permasalahn KPK-Polri yang jumlahnya ada 9 anggota, Syafi’i Ma’arif, mengatakan bahwa pengusulan terhadap Komjen Budi Gunawan untuk didaulat menjadi calon tunggal untuk posisi Kapolri ini bukanlah inisiatif yang datang dari Presiden Jokowi. Tim tersebut lalu menyarankan supaya BG tdak jadi dilantik mejadi Kapolri. “Jujur saja, itu sebenarnya pengajuan BG bukanlah inisiatif dari Presiden,” kata Syafi’i Ma’arif yang setengah berbisik ketika memberikan pernyataan pada awak media dari Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta Pusat, pada Rabu (28/1/2015).

“Ini memang benar, saya menerima informasi yang memang bagus dan dipercaya,” lanjut Syafi’i yang meyakinkan para wartawan. Ia pun juga menambahkan bahwa sosok yang ada di balik inisiatif pengajuan nama BG merupakan hal yang sudah menjadi semacam rahasia umum. “Saya tidak mau menyebutkan nama. Itu sudah menjadi rahasia umum,” ujar Syafii Ma’arif dari Kompleks Istana Kepresidenan yang ada di  Jl Medan Merdeka Utara hari ini.

Syafii pun tak mau berbicara secara gamblang terkait siapaa identitas yang menjadi pembisik Jokowi tersebut. Dia pun tak mau hubungannya bersama para tokoh politik pun menjadi tidak baik. “Saya pun harus menjaga hubungan baik terhadap orang-orang tersebut,” kata tokoh Muhammadiyah tersebut. Akan tetapi, dilanjut Syafi’i, kini sudah terlanjur. Sosok BG pun bahkan telah melewati tahap uji kelayakan pada DPR. Walau begitu, usulan supaya BG tidak dilantik tetaplah didengungkan oleh Tim Independen tersebut pada Presiden Jokowi.

“Sebab sudah proses pada paripurna. Ya saat ini persoalannya adaah kalau dia tak mau mundur, ya maka dia bisa menyusun kekuatan,” terangnya. “Usul dari kita BG jangan dilantik. Jika menurut saya adalah tidak dilantik, serta kita dari Tim 9 juga menyarankan agar orang ini jangan dilantik,” lanjut Buya. Seperti yang diketahui bahwa pelantikan terhadap Komjen BG ni telah memicu polemik hebat di Tanah Air, bahkan kalangan yang dulu mendukung Presiden Jokowi, kini mulai berangsur menarik kembali dukungannya dan mendesak agar sang Presiden dapat segera bertindak demi mengakhiri konflik antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.