Berita Nasional – Server Berada Di India, Bukti E-KTP Berantakan
2 min read
Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik sempat mempertanyakan terkait mengapa server dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bisa ada pada wilayah India. Dia kemudian mendorong pihak Kementerian Dalam Negeri guna memperbaiki lagi sistem E-KTP. “Nah kok bisa server dari E-KTP berada di India? Benar apa gak itu?” kata Agus ketika dihubungi wartawan, Senin (17/11/2014). Agus juga mengatakan bahwa kabar ini kian menjadikan program yang digagas di masa pemerintahan SBY ini karut-marut. “Ada sebagian orang yang bilang berada di Belanda, nah ada juga yang bilang ada di negara yang lain. Agar tak ada dusta diantara kita, maka ungkaplah pada publik,” kata Agus.
Temuan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tersebut juga dinilai sangat mengagetkan oleh Agus, yaitu adanya E-KTP palsu dimana hologramnya bisa dibuat pada Perancis serta Tiongkok. Akan tetapi, yang telah menjadi sorotan utama, menurut pendapat Agus, yaitu tentang kerahasiaan negara yang mana juga menyangkut aspek pertahanan negara. Dia tak bisa membayangkan apabila identitas semua rakyat Indonesia dapat diakses pihak yang lain ataupun pihak asing. Agus juga merasa prihatin atas program pemerintah yang mana semahal serta sepenting E-KTP nyatanya tidak pdata dilaksanakan secara baik dan benar. Dia juga mendukung Mendagri guna memperbarui adanya sistem dari E-KTP. “Diluruskan dulu, mengapa server bisa berada pada India? Usut pula kasus korupsi yang ada di sana,” katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo telah memastikan guna memberhentikan program E-KTP dengan kurun waktu yang tak bisa ditentukan. Ada banyak hal yang perlu dievaluasi dalam program itu. Fakta yang telah ditemukan pihaknya juga dinilai sangat serius. Satu terkait ada dugaan korupsi pada proyek tersebut. Dan kedua ialah server yang dipakai adalah milik negara yang lain maka database pun menjadi rentan akses pihak tak bertanggung jawab. Kemudian ketiga, adalah vendor fisik dari E-KTP yang tak menganut sistem terbuka dan Kemendagri tak dapat mengutak-utik sistem itu. Empat, banyak ada kebocoran pada database semisal pada kolom nama dituliskan nama perempuan, namun foto menampilkan bahwa yang bersangkutan ialah laki-laki.
