Berita Nasional – Persoalan Sampah antara DKI dan Bekasi bikin Ahok Kesal
2 min read
Beberapa saat yang lalu DPRD Bekasi tengah melayangkan protesnya kepada Gubernur DKl Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Protes itu terkait operasional truk serta sampah yang dianggap sudah melanggar aturan yang telah disepakati sebelumnya.
Ariyanto Hendrata selaku Ketua Komisi A DPRD Bekasi menilai bahwa DKl sudah melanggar pasal empat tentang kewajiban dari pihak pertama ayat kedua Poin C terkait penyetoran tipping gee yang harusnya disetorkan langsung oleh pihak pemda DKI kepada kas Daerah Kota Bekasi dengan tanpa melibatkan pihak ketiga.
“Tipping fee tersebut sudah masuk kedalam kerjasama. Mereka justru melibatkan pihak pengelola tanpa melibatkan Pemkot Bekasi. Sehingga pemkot Bekasi tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan,” jelas Ariyanto.
Ucapan Ariyanto pun justru membuat Gubernur Ahok meradang, Ahok justru menilai bahwa persoalan itu seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, tanpa mengumbarnya ke awak media ataupun publik. Ahok kemudian menantang DPRD Bekasi, andai dirinya melarang warga Bekasi untuk bekerja di Jakarta.
“Tolong kasih tahu anggota DPRD sombong yang ada di Bekasi, beritahu dia suruh dia tutup. Saya ingin tahu Jakarta akan menjadi apa? Serta orang Bekasi tidak boleh bekerja di Jakarta. Kok kekanakan-kanakan banget gitu lo,” ujar Ahok.
Tidak hanya puas sampai disitu saja, Ahok pun menegaskan bahwa persoalan sampah yang ada di Jakarta terjadi karena adanya kebijakan yang salah sewaktu era Gubernur Sutiyoso dulu.
“Jadi kmau bayangin saja, kenapa DKI sampai melibatkan swasta. Dulu pada masa Bang Yos, Jenderal Bintang Tiga loh. Kita mengirimkan sampah ke Bekasi, tanah itu milik siapa? Toh juga tanah DKI dan diperuntukkan untuk DKI,”jelas Ahok ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta pada Jum’at 23/10/2015.
Tidak puas dengan tanggapan Ahok yang justru melempar bali kesalahan, DPRD Bekasi meminta Ahok untuk melihat persoalan sampah yang sebenarnya.
“Suruh Ahok untuk melihat sendiri, tidak ada sumur pantau di sana untuk melihat kualitas air,” sanggahnya.
Pihaknya kini juga kukuh untuk memanggil Ahok agar mengklaridikasi terkait tudingan pelanggaran MoU tersebut.
