Berita Nasional – Pemerintah Utamakan Dialog dengan Militan Abu Sayyaf
2 min read
Diberitakan bahwa otoritas Filipina tak mengizinkan Tentara Nasional Indonesia memasuki negara mereka demi melakukan operasi pembebasan 10 warga negara Indonesia yang kini disandera oleh militan Abu Sayyaf. Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa keputusan Filipina ini berdasar pada aturan dalam konstitusi negara tersebut. Sementara pemerintah Indonesia, dikatakan Retno, mafhum, Filipina tak mungkin akan melanggar konstitusinya sendiri. “Mereka mempunyai konstitusi yang berbunyi kurang lebih, ‘Keterlibatan tentara asing pada wilayah Filipina wajib diatur dengan suatu treaty’,” katanya dari kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, hari Senin (4/4).
Walau begitu, kata Retno, Presiden RI Joko Widodo memerintahkannya agar selalu berkomunikasi bersama Filipina, sehubungan dengan opsi pembebasan kesepuluh WNI yang bermata pencaharian sebagai anak buah kapal tersebut. Retno menjelaska bahwa sampai saat ini Filipina masih menunjukkan komitmen yang kuat dalam membantu pembebasan sandera. Terkait opsi pembebasan, Rento enggan membeberkannya pada publik. Ia mengatakan, opsi-opsi ini dirahasiakan sebab hubungannya dengan keselamatan sandera.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard membenarkan putusan Filipina yang masih belum mengizinkan TNI masuk ke lokasi Abu Sayyaf. Akan tetapi, berdasar informasi terbaru yang diterimanya, mantan KSAD tersebut menuturkan bahwa angkatan bersenjata Filipina sudah mengepung masrkas kelompok sipil bersenjata itu. “Kami tak boleh masuk. Namun lokasinya telah dikepung militer Filipina,” kata Ryamizard.
Pemerintah sendiri ingin mengedepankan upaya dialog demi membebaskan sandera di Filipina. “Sekali lagi, yang terakhir opsi dialog tetap didahulukan demi menyelamatkan mereka yang disandera,” terang Presiden Jokowi saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, di Jakarta, hari Minggu (3/4) malam. Walau begitu, pemerintah teah mempersiapkan pasukan reaksi cepat di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, seandainya operasi militer memang diperlukan.
Namun Presiden juga menegaskan bahwa pasukan Indonesia tidak dapat bertindak pada wilayah negara lain tanpa ada izin. Lebih jauh, Presiden juga menerangkan bahwa untuk dapat melaksanakan operasi militer pembebasan sandera pada wilayah negara lain juga tetap embutuhkan izin DPR RI. Iapun menjelaskan bahwa pemerintah hingga kini masih belum memintakan izin tersebut.
