Berita Internasional – PM Sementara Serukan Pemilu Thailand

Diberitakan bahwa Niwattumrong Boonsongpaisan, Perdana Menteri sementara untuk Thailand, menyerukan diadakannya pemilihan umum baru terkait dengan pemberlakuan darurat militer. Ia lantas mengusulkan suapaya pemilu digelar 3 Agustus nanti. Berdasar dari anggota Komisi Pemilihan, Somchai Srisutthiyakorn, pemerintah sepakat menyusun suatu dekrit, yang menyepakati adanya klausal dan menyebutkan pemilihan umum dapat ditunda, jika keadaan darurat terjadi.

Seruan sehubungan dengan pemilihan dikeluarkan usai Jenderal Prayuth Chan-ocha, Kepala Angkatan Bersenjata memutuskan darurat militer. Menurut pendapatnya, pihak militer menerjunkan tentara ke jalanan demi memungkinkan sejumlah faksi politik yang berseberangan, serta mengatasi perbedaan yang ada diantara mereka. Jenderal juga menegaskan bahwa tak ada aksi perebutan kekuasaan. Militer akan menggelar pertemuan bersama sejumlah pihak pada Selasa 20 Mei sore.

“Kami berbicara pada pegawai negeri sipil terutama pada hari ini, kami juga akan mempertimbangkan mengizinkan para partai politik untuk duduk serta berdialog dengan keadaan stabil,” kata Prayuth yang dilansir BBC, hari Selasa 20 Mei 2014. Menurut penuturan Prayuth, dialog tak akan mempunyai fungsi jika dalam situasi tak tenang ataupun terjadi demonstrasi, bahkan hasutan yang mengarah pada kekerasan. “Maka dari itu, semua partai haruslah menghentikan aksinya dahulu,” kata Prayuth.

Di lain pihak, Suthep Thaugsuban seorang tokoh oposisi berjanji akan berjuang untuk menggulingkan pemerintahan. Menurutnya, adanya darurat militer ini tak akan jadi rintangan untuk perjuangan dari kubu oposisi. Kisruh politik Thailand terjadi sejak November 2013 silam. Oposisi mendesak agar PM Yingluck Shinawatra, mundur sebab mencoba untuk meloloskan RUU Amnesti dan berpotensi membebaskan sang kakak, ,yang seorang mantan PM, Thaksin Shinawatra atas jeratan dari kasus korupsi. Saat ini, Thaksin disebut bersembunyi di Dubai.

Luapan protes pun coba diredam oleh Yingluck dengan cara mempercepat Pemilu, Februari 2014. Tetapi pihak oposisi tidak terima atas pemungutan suara lantaran dinilai banyak kecurangan. Yingluck dilengserkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand di awal Mei ini, sebab dinyatakan bersalah sehubungan kasus penyalahgunaan kuasa. Sedikitnya 28 orang tewas dalam gelombang protes serta bentrokan pada Thailand mulai akhir 2014 sampai sekarang, sedangkan ribuan lainnya terluka.