Berita Internasional – Hibah Jepang Pada Indonesia Berujung Kritikan

Bulan Juni merupakan bulan diawalinya pembicaraan terkait dengan bantuan Jepang pada masyarakat internasional lewat Overseas Development Assistance (ODA). Sejumlah pihak pun mulai membahas hal ini supaya dalam ODA nantinya pemerintah Jepang dapat menjauhkan anggaran untuk ODA dari bentuk bantuan militer.

Satu dari contoh yang jadi perhatian dari masyarakat Jepang ialah, keberadaan bantuan militer kepada Indonesia yang berupa tiga unit kapal militer. Bantuan berupa 3 kapal militer Jepang tersebut, memang telah diputuskan pemerintah Jepang semenjak 13 Juni 2006 yang lalu era pemerintahan dari PM Junichiro Koizumi.

Salah satu dintaranya yang haruslah sangat hati-hati pada pengawasan dari penggunaan ODA seperti halnya Kazuko Ito di NGO Human Right Now ketika berbicara pada pihak pers tanggal 13 Mei 2014 lalu. “Apapun itu bentuk dari bantuan militer Jepang pada negara asing, memiliki risiko amat besar sekali, walau ini dilakukan demi kepentingan perdamaian serta maksud yang lain,” katanya.

“ODA sendiri merupakan pajak dari masyarakat Jepang. Maka darti itu sudah sepantasnya jika masyarakat Jepang juga turut meng ontrol penggunaan dari anggaran ODA pemerintah tersebut supaya tak keluar dari jalur perdamaian serta kebaikan bersama dari umat manusia,” lanjutnya. Upaya dalam mengingatkan pihak pemerintah Jepang pun juga sempat dituliskan dalam majalah Shukan Kinyobi terbitan edisi 3 Juni 2014 dimana di dalamnya dituliskan contoh mengenai pemberian bantuan berupa kapal militer Jepang pada Indonesia.

Ada kemungkinan dari uang pajak masyarakat Jepang telah digunakan untuk melakukan pelanggaran nilai hak asasi manusia. “Jika sudah melebihi batas batas non-militer, meskipun hanya sekali saja, maka diplomasi dari Jepang itu haruslah  segera diubah,” kata Kazuko Ito. Maka dari itu, akan lebih diperketat lagi.

Unit kapal militer dari Jepang yang telah disumbangkan pada Indonesia tersebut mempunyai persyaratan tak boleh dijual maupun diberikan pada negara yang lain, dengan tanpa persetujuan secara tertulis pada pihak pemerintah Jepang. Tujuan dari kapal tersebut dihibahkan yaitu, demi menjaga pantai serta wilayah semenanjung Selat Malaka atas ancaman para bajak laut.