Berita Hangat Nasional –Politik Wani Piro Yang Kian Vulgar

Lukman Hakim Saifuddin Wakil Ketua Umum dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mengaku ia sering mendapat keluhan dari sejumlah rekan yang merupakan sesama politisi. Apalagi yang pada saat ini juga maju menjadi calon dari anggota legislatif pada tahun 2014. Salah satu dari keluhan tersebut ialah tentang banyaknya praktik dari politik transaksional yang terjadi di masyarakat ataupun yang pada saat ini lebih banyak dikenal politik ‘wani piro’.

Kalangan politisi inipun ntak sering merasa kewalahan, sebab ketika kampanye, masyarakat tidak lagi menerima visi misi dari caleg, tetapi dari besarnya uang dan bantuan yang nantinya diberikan. Dalam pemilihan umum tahun 2009 yang lalu, praktik ini sebenarnya juga sudah terjadi, tetapi di tahun ini kian terasa serta menjadi kian vulgar untuk dilakukan.

“Politik transaksional semakin terasa, dan hal ini tak terjadi pada pemilu sebelumnya,” terang Lukman ketika berbincang dengan wartawan pada hari Jumat (20/3/14). Tak sedikit pula para caleg yang kewalahan atas semakin maraknya politik transaksional ini. Meskipun suara merupakan hak pemilih, namun tak sepantasnya dijadikan komoditi.

Pada saat ini, menurut pendapat Lukman, banyak dari pemilih yang memberi suara berdasarkan dari kesamaan ataupun kepantasan nilai dari uang sebagai harga dari suara yang telah diperjualbelikan itu. “Wani piro? Merupakan pertanyaan yang sering dilontarkan diantara pemilih serta yang dipilih,” terang pria yang saat ini menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut.

Praktik dari politik transaksional alias wani piro itu jelas tak ideal. Seharusnya pemilih memberi hak suara dengan dasar kesamaan visi serta misi terhadap calon legislator. “Transaksi diantara keduanya akan dibangun dengan pondasi kesamaan visi serta saling percaya. Inilah yang ideal,” terang dia.

Ketika transaksi politik tersebut dilakukan dengan didasari oleh kesamaan visi serta misi, maka hubungan di antara pemilih dan yang dipilih ini akan menjadi terikat dengan jangka waktu yang panjang. Da samping itu, hubungan dari wakil rakyat bersama konstituen tak terputus usai gelaran pemilihan umum usai begitu saja.