Nasional – Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan, yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program ini akan menyesuaikan skema pelaksanaannya agar tetap efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah.
“Anak-anak tetap masuk sekolah, lalu pulang bawa makanan untuk disantap saat buka puasa bagi yang muslim. Untuk yang tidak puasa, tetap menerima tetapi dianjurkan mengonsumsinya di rumah guna menghormati temannya yang sedang berpuasa,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut Plh Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Diah Dwi Utami mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka.
“Program ini sangat penting untuk membangun generasi muda yang sehat dan cerdas. Akses terhadap gizi yang cukup dapat meningkatkan prestasi akademik dan produktivitas di masa depan,” ujar Diah.
Menurutnya, masalah gizi masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk triple burden of malnutrition yang mencakup gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi gizi mikro. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis.
Sebanyak Rp 51,5 triliun dialokasikan untuk bahan makanan, sementara sisanya digunakan untuk belanja operasional dan teknis.
“Alokasi anggaran ini memastikan keberlanjutan program dan menciptakan dampak nyata dalam mengatasi masalah gizi. Presiden menargetkan seluruh anak Indonesia dapat mengakses makan bergizi gratis pada akhir 2025,” tambahnya.
Dengan tetap berjalannya program makan bergizi gratis selama Ramadan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang mereka.
Program makan bergizi gratis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi secara lebih luas.