Politik Terkini – Tekait Dana Siluman APBD, KPK Dituntut Segera Usut Laporan Ahok

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini didesak untuk lakukan gerak cepat dalam mengusut dugaan kasus dana siluman APBD 2012-2014 serta RAPBD 2015 yang telah dilaporkan oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Peran KPK amat diperlukan guna mengusut kasus kelas tinggi ini. “KPK sangat diperlukan. Ini adalah kasus yang banyak, memerlukan KPK. Saya merasa kepolisian tak sanggup jika sendirian,” terang Febri Hendri, Manager Program Monitoring Pelayanan Publik ICW dari di kantornya, Jl Kalibata Timur, kawasan Jakarta Selatan, hari Senin (9/3/2015).

Febri sendiri secara pribadi bingung pihak kepolisian yang ikut-ikutan mengusut kasus dugaan korupsi ini. Ia mengatakan bahwa, hal ini harusnya dilihat sesuai dengan pertama laporan sebab Ahok pada awalnya laporkan dugaan tersebut pada KPK. Tetapi jika memang peranan kepolisian juga diperlukan, maka haruslah dapat bersinergi bersama KPK. “Kepolisian memang boleh. Namun, ini adalah kasus besar. Jika tujuannya memang baik, silakan saja. Tetapi, KPK harus dilibatkan sebab pertama Ahok melapor pertama kalinya ada KPK,” katanya.

Dia juga menyarankan supaya pihak KPK bisa memaksimalkan segala bahan yang telah dilaporkan oleh Ahok. Bila dirasa masih ada yangkurang, komisi anti korupsi itupun harus segera bergerak aktif. “Intinya adalah KPK ya harus gerak cepat juga. Ini bukannya hanya sekedar Uninterruptible Power Supply (UPS), juga ada scanner, printer 3D,” bebernya. Sementara itu, peneliti ICW yang lain, Firdaus Ilyas menyebut bahwa memang sarana serta prasarana pada dinas serta sudin pendidikan dinilai rawan akan tindak korupsi. Selain halnya UPS, ada pula sarana lainnya yang juga memang berpotensi untuk tindak korupsi amat besar. Aksi proyek permainan tersebut diduga dilakukan ketika jelang menit akhir sebelum ABPD disahkan.

“Proyek pengadaan tender semisal UPS ini dilakukan ketika last minutes, sebelum momen pengesahan APBD,” terang Firdaus dari lokasi yang sama. Berdasar pada penelusuran pihaknya, terdapat sejumlah sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan DKI berpotensi dapat bermasalah. Selain halnya UPS, ada pula alat scanner serta printer 3D, pengadaan untuk Colaboration Active Classrom, pengadaan alat untuk Digital Education Classroom. “Pada realisasi kegiatan, diduga bermasalah terdiri atas 454 paket,” katanya.