Politik Terkini Nasional – KPK Minta Atut Penuhi Panggilan

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharap siapa pun yang mendapat panggilan pemeriksaan dari KPK agar dapat memenuhinya, tak terkecuali Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. KPK telah menjadwalkan pemeriksaan dari Atut sebagai tersangka atas kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, pada hari Jumat (20/12/2013). “KPK mengharap pada siapa pun yang telah dipanggil KPK sesuai dengan prosedur KPK, seyogianya dapat memenuhi panggilan,” ujar Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, lewat sebuah pesan singkat, Kamis (19/12/2013), dikonfirmasi tentang pemeriksaan Atut.

Ditemui secara terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi memang membenarkan adanya jadwal dari pemeriksaan Atut menjadi tersangka untuk hari Jumat. Ditanya tentang kemungkinan Atut akan ditahan KPK setelah pemeriksaan, Johan pun mengatakan masalah itu adalah kewenangan dari tim penyidik KPK. “Merekalah yang tahu, kapan tersangka bisa ditahan, sebagai seorang jubir saya memang tidak tahu,” kata Johan.

Diketahui sebelumnya, Ketua KPK, Abraham Samad juga menyatakan, ada kemungkinan Atut akan ditahan Jumat minggu ini. Menurut pendaptnya, penahanan atas Atut dilakukan usai pemberkasan atas perkaranya sudah mencapai 50 persen. Rabu (18/12/2013) kemarin, Atut laqlu dikabarkan sakit usai ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam pilkada Lebak. Pada kasus ini, Atut telah terlibat dari awal dengan mengondisikan adiknya yaitu, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), yang telah lebih dulu menjadi tersangka terksit kasus mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

Diberitakan, Akil, Atut, juga Wawan pernah berjumpa di Singapura guna mengurus perkara penanganan sengketa pilkada Lebak supaya memenangi tuntutan untuk pemungutan suara ulang sesuai gugatan dari pasangan Amir Hamzah-Kasmin. Pihak KPK menduga perintah penyuapan itu datang dari Atut pada Wawan yang menjadi tim sukses Amir-Kasmin.

Atut dituding miliki kepentingan agar pasangan Amir-Kasmin menangi pilkada Lebak. KPK menduga bahwa Gubernur Banten itu ikut terlibat kasus penggelembungan dana pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten. Johan Budi SP mengatakan, KPK menemukan dua alat bukti cukup tentang korupsi pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten itu. KPK juga masih terus mengembangkan dugaan tindak korupsi ini guna mencari pihak lain yang terlibat.