Nasional Terpopuler – Komjen Budi Diimbau Untuk Mundur Dari Kalemdikpol

Seperti yang diberitakan bahwa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi seorang tersangka. Atas hal itu, Komjen Budi lantas diimbau untuk mundur dari posisinya selaku pejabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Hal ini demi menjunjung kepantasan etika selaku pejabat negara. “Marilah kita sama-sama menjunjung tinggi adanya budaya kepantasan. Terkait penetapan tersangka tersebut baiknya mundur,” ujar Didi Irawadi Syamsudin, Ketua DPP Demokrat dari Warung Daun, di Cikini, kawasan Jakarta Pusat, hari Sabtu (17/1/2015).

Didi kemudian mencontohkan ketika masa abatan Presiden SBY, para pejabat negara setingkat menteri yang juga ditetapkan sebagai tersangka, akan mengundurkan diri pada posisinya. Hal ini dinilai sudah tepat sebab demi menghormati proses hukum berjalan serta tak akan menghambat kinerja dari instansi yang sedang dipimpinnya. “Dan alangkah baiknya jika demikian (mundur). Juga alangkah mulianya jika seperti itu. Jadi ini akan memberikan kesempatan guna lebih konsentrasi pada persoalan hukum yang berjalan. Dan kita wajib menjunjung tinggi hal itu,” kata mantan Anggota Komisi III DPR tersebut.

Selain dari itu, yang jadi acuan jika dari luar negeri, para pejabat yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka pada hukum juga segera mengundurkan diri. Pihak publik pun dapat menghormati keberanian dari sikap mengundurkan diri tersebut. “Dari belahan dunia bagian manapun, siapapun, gubernur ataupun bupati, seorang diduga bersalah di mata hukum akan mengundurkan diri,” katanya. Sementara itu di lain pihak, kebijakan dari Presiden Joko Widodo untuk menunda pelantikan dari Komjen Pol Budi Gunawan serta menunjuk kepada Wakapolri, yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Plt Kapolri dinilai sebagai putusan tepat. Atas putusan tersebut, Jokowi pun dinilai telah membuktikan dirinya bukanlah petugas partai.

“Memang harus memiliki keberanian keluar, you are real president. Kamu bukanlah petugas dalam partai. Maka lakukan wewenangnmu dengan bebas, jangan mau direcoki lagi,” ujar Tjipta Lesmana, Pakar Komunikasi Politik, masih dalam acara diskusi yang sama. Selaku presiden, Jokowi memiliki intervensi partai pendukungnya sehubungan dengan masala Komjen Budi. Selain dari itu, Jokowi pun mestinya memperhatikan adanya proses politik DPR yang telah lakukan uji kelayakan, rapat pleno, sampai dengan paripurna yang pada akhirnya meloloskan sang mantan Kapolda Bali tersebut.