Nasional Terhangat – Kadisdik: Tidak Ada Pengadaan UPS 2015
2 min read
Diberitakan bahwa Arie Budiman selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI berbicara terkait masalah pengadaan alat bernama Uninterrupted Power Supply (UPS) serta sejumlah peralatan pendidikan yang bernilai Rp 105 miliar yang mana tercantum dalam APBD 2015 pada versi DPRD. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tak pernah mengusulkan pengadaan UPS serta perangkat pendidikan seperti itu. “Dalam APBD 2015 tak ada, malah clean. Dalam APBD 2015 tak ada pengadaan UPS maupun titipan yang lain,” kata Arie pada perbincangan bersama wartawan, Jumat (27/2/2015).
Akan tetapi itu merupakan APBD versi Pemprov. Mungkin APBD ‘buatan’ DPRD bisa berbeda. Arie mengatakan, APBD 2015 DPRD memang mencantumkan tentang pengadaan UPS dll maka dari itu terdapat perbedaan terhadap APBD yang dipegang oleh Ahok. Ahok pun mencatat terdapat dana siluman senilai Rp 12,1 triliun dalam APBD DPRD. “Maka dari itu, inilah yang lantas menjadi perbedaan,” sambungnya. Arie lantas menambahkan bahwa pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak tahu menahu terkait APBD DPRD. Sebab hal ini bukanlah ‘porsi’ bagi SKPD.
“SKPD gak tahu sama proses (versi DPRD). Bukanlah porsi kami. Kita juga gak tahu itu angka Rp 12,1 triuliun dari mana asalnya. Saya nyatakan untuk 2015 gak ada itu (UPS dll),” sambungnya. Arie lantas segera bicara pada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD sehubungan dengan hal itu. “APBD ini kan mencakup semua dinas. Konfirmasi sama Bappeda,” katanya. Dia pun juga menegaskan bahwa ia tak tahu-menahu tentang dana siluman UPS Rp 5 miliar/sekolah tahun 2014 silam. Sebab saat itu ia masih menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.
Ahok Kamis (26/2/2015) lalu mengatakan bahwa ada ‘dana siluman’ tentang pengadaan UPS bagi 55 sekolah tahun 2014. Tiap sekolah pun dianggarkan Rp 5,8 miliar buat UPS. Ahok lantas menuding DPRD telah membuat anggaran versi mereka sendiri tanpa e-budgeting. Ada banyak program unggulan disunat lalu disulap jadi proyek fiktif. Anggaran palsu tersebut dibuat usai rapat paripurna mengesahkan RAPBD 2015 berjalan. DPRD DKI Jakarta kini berupaya menyingkirkan Ahok menggunakan hak angket serta tuduhan lakukan tindak pidana serta etika.
