Nasional – Aliansi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo.
Tuntutan itu disampaikan saat unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (4/9/2025).
“Kami minta Presiden Republik Indonesia mencopot Kapolri. Kami juga supaya massa aksi yang ditangkap dibebaskan,” ucap koordinator aksi, Tegar Sianipar, saat orasi.
Dia menilai Listyo Sigit gagal menjaga keamanan dan membiarkan aparat bertindak represif terhadap mahasiswa yang menggelar aksi menolak tunjangan DPR sejak Senin (25/8/2025) lalu.
Pantauan Kompas.com di lapangan, mahasiswa membawa sejumlah poster bertuliskan tuntutan, di antaranya “Sahkan RUU Perampasan Aset” dan “Koruptor Benalu Negara”.
Setelah lebih dari satu jam menyampaikan aspirasi, massa ditemui Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Dalam pertemuan itu, Erni berdialog dengan mahasiswa terkait sejumlah tuntutannya.
“Kawan-kawan semua, saya sudah menerima aspirasi ini, ada 13 tuntutan. Kami pasti menyampaikannya ke pusat,” ujar Erni.
Erni juga menanggapi isu lokal yang disampaikan mahasiswa, termasuk transparansi anggota DPRD Sumut dan kesejahteraan guru.
Dalam aksi ini, mahasiswa menuntut pencopotan Kapolri, menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI, hingga pemangkasan fasilitas mewah. Mereka juga meminta Badan Kehormatan DPR RI memeriksa sejumlah anggota yang dinilai bermasalah, seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.
Selain itu, mahasiswa mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi DPR secara besar-besaran, serta penangkapan dan proses hukum bagi aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap demonstran.
Mereka juga meminta aparat tidak represif serta bertindak sesuai SOP pengendalian massa, pencopotan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, dan kenaikan gaji guru. Hingga pukul 17.37 WIB, mahasiswa UINSU masih berdialog dengan Erni Ariyanti Sitorus.