April 7, 2021

Kabar Aku | Berita Bola Terbaru Indonesia Hari Ini

Berita Terkini, Berita Terbaru, Berita Bola, Berita Viral, Sinopsis Film Terbaru 21, Olahraga Sepakbola

KPK Meminta Hakim Menolak Sidang Praperadilan MAKI Terkait Dengan Bansos Corona

2 min read

KPK Meminta Hakim Menolak Sidang Praperadilan MAKI Terkait Dengan Bansos Corona – KPK meminta hakim menolak permohonan praperadilan Kasus Korupsi Bantuan Sosial Corona yang diajukan Ikatan Pemberantasan Korupsi Indonesia (MAKI). KPK mengaku tidak pernah menghentikan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19.

 “Hakim diminta memeriksa perkara dan menolak sama sekali permohonan pemohon dengan sikap marah,” ucap tim biro hukum KPK dalam berkas jawaban yang telah dibacakan di persidangan di PN Jaksel, Selasa (6/4/2021).

Dalam permohonannya, Pemohon MAKI mendalilkan bahwa dalam menangani perkara tersebut, terdakwa KPK menduga terdakwa KPK telah melakukan pemeriksaan substantif dan rahasia terkait Kasus Korupsi Bantuan Sosial Corona, dan mengabaikan 20 izin penggledahan yang dikeluarkan perusahaan KPK Dewa menyebabkan berkas tersangka lainnya tidak lengkap, sehingga tidak bisa menyerahkan berkasnya untuk segera diadili.

Menanggapi gugatan tersebut, KPK mengaku tidak pernah melakukan SP3. Sementara itu, terkait dalil pemohon dalam petisi yang memeriksa Ihsan Yunus yang belum ditetapkan sebagai tersangka, Berdasarkan dari isi dalil tersebut mengungkapkan bahwa penyidik ​​telah memanggil Ihsan Yunus sebagai saksi.

KPK menyatakan pada 25 Februari 2021, Ihsan Yunus hadir sebagai saksi. Namun, KPK menegaskan, dalam menentukan tersangka, pihaknya akan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup.

Kemudian, Panitia Pengawas KPK yang menjadi tergugat mengungkapkan bahwa KPK telah mengajukan 27 penggeledahan melalui 2 surat kepada Dewas. Devas mengaku bahwa dia juga menerima laporan penggeledahan.

 “Melihat dari dua perizinan yang dikeluarkan oleh rekan responden, para responden sudah mendapat waktu pencarian selama 27 menit dari responden. Setelah dipantau, penggeledahan dilakukan di tempat dan waktu tersebut.

 “Berdasarkan izin yang diberikan oleh para tergugat, menurutnya pengabaian izin penggeledahan yang dikeluarkan oleh tergugat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta,” ucap tim biro hukum KPK.

Sebelumnya, MAKI telah melakukan preliminary review terhadap Komite Pemberantasan Korupsi dan Dewas KPK terkait Kasus Bantuan Sosial Corona. MAKI meminta hakim menyetujui permintaannya.

Selain itu, MAKI juga mewajibkan hakim untuk memerintahkan terdakwa KPK melakukan prosedur hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu segera menggeledah 20 izin yang dikeluarkan KPK Dewas dan memanggil Ihsan Yunus untuk dilakukan penyidikan, serta mengalihkan perkara tersebut dan segera menyerahkan berkas kepada Jaksa KPK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *