Kabar Politik – Zimbabwe Dalam Kebingungan Setelah Mubage Abaikan Tenggat Waktu untuk Mundur

Robert Mugabe menghadapi pencabutan jabatannya oleh parlemen jika dia tidak mengundurkan diri sebagai presiden dalam beberapa hari. Hal ini dikarenakan krisis politik yang dipicu oleh pengambilalihan militer di Zimbabwe yang berlanjut ke minggu kedua.

Presiden berusia 93 tahun itu diberi tenggat waktu siang hari pada hari Senin (20/11) untuk mengundurkan diri sebagai kepala negara atau menghadapi impeachment saat parlemen melakukan rekonsiliasi pada hari Selasa (21/11).

Mugabe mengabaikan tenggat waktu tersebut dan malah meminta rapat kabinet pada jam 9 pagi pada hari Selasa (21/11). Sebuah pemberitahuan dari sekretaris utamanya mengatakan bahwa semua menteri harus hadir.

Menambah kebingungan, Constantin Chiwenga, kepala tentara yang berkuasa minggu lalu, mengadakan sebuah konferensi pers di mana dia menjelaskan konsultasi lebih lanjut dengan “Yang Mulia Presiden Robert Mugabe” yang diadakan dalam suasana saling menghormati.

Chiwenga mengatakan Emmerson Mnangagwa, mantan wakil presiden yang menembak dua minggu lalu memicu pengambilalihan militer, akan segera kembali ke Zimbabwe dan menghubungi presiden tersebut.

“Bangsa ini akan diberi tahu hasil pembicaraan antara keduanya,” katanya. Jenderal tersebut tidak menyebutkan tentang kemungkinan impeachment Mugabe, yang dicabut dari kantor partainya oleh Zanu-PF pada hari Minggu (19/11).

Sebuah rancangan impeachment motion yang diterbitkan oleh Zanu-PF mengatakan bahwa pemimpin tertua tersebut adalah “sumber ketidakstabilan” yang telah menunjukkan ketidakpedulian terhadap peraturan hukum dan harus disalahkan atas masalah ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 15 tahun terakhir.

Meskipun Zanu-PF memiliki dua pertiga mayoritas yang diperlukan di parlemen yang diperlukan untuk menghapus Mugabe, penangkapan atau pelarian beberapa anggota parlemen mungkin berarti dukungan dari partai-partai oposisi diperlukan agar gerakan impeachment bisa dilakukan.

Anggota parlemen dari partai oposisi utama Zimbabwe, Gerakan untuk Perubahan Demokratis (MDC), akan mengadakan sebuah pertemuan pada hari Selasa (21/11) untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan Zanu-PF untuk memakzulkan Mugabe, menurut pejabat.

David Coltart, sekretaris MDC untuk urusan hukum, mengatakan bahwa dia mendukung langkah tersebut secara prinsip. “Saya telah lama merasa seharusnya dia dipecat atas apa yang telah dia lakukan dalam dekade terakhir dan bagaimana dia telah melanggar konstitusi,” katanya.