Kabar Politik Terhangat – Calonnya Tak Lolos, PAN Tuding Pilkada Surabaya Kotor

Hanafi Rais yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional menilai ada hal yang tak beres sehubungan dengan gugurnya persyaratan kader partainya Dhimam Abror jadi bakal calon untuk Wali Kota Surabaya. Gugurnya verfikasi dalam pendaftaran Pilkada Surabaya diduga karna ada campur tangan pihak luar. “Ada pihak luar yang kemungkinan mengintervensi menggunakan cara yang tak lazim demi mengacaukan situasi,” kata Hanafi dari Gedung DPR, Senin (31/8).

Hanafi mengatakan bahwa PAN sadar betul bahwa pertarungan Pilkada Surabaya bukanlah hal sepele, sehingga memerlukan perhatian ekstra dari PAN guna mempersiapkan kader untuk bakal calon. Hanafi juga merasa bahwa PAN sudah mempersiapkan semua persyaratan serta memenuhi teknis yang dibutuhkan demi mencalonkan kepala daerahnya. Bila nanti ada kesalahan muncul, ujar Hanafi, hal tersebut bukan datang dari pihak PAN. “Kami telah memenuhi segala aturan, mengapa kami jadi kambing hitam dan seolah kami disalahkan. Itu artinya ada yang salah dalam proses Kota Surabaya sendiri,” ujar dia.

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut menegaskan bahwa masih ada kesempatan guna memperbaiki syarat administrasi untuk bakal calon dari partainya. Partainya kini fokus dalam mengurus kekurangan persyaratam administrasi supaya tetap dapat jadi pesaing dari petahana, Tri Rismaharini, calon unggulan. “Pokoknya, kami sesuai dengan aturan. Jika ada kesalahan, itu segera direvisi. Toh, waktu juga masih ada. Kami tak mau berkutat masalah mikro yang remeh-temeh,” kata Hanafi.

Dhimam Abror adalah bakal calon untuk Wakil Wali Kota pendamping Rasiyo dari Demokrat. Dari penelitian terhadap hasil perbaikan syarat calon serta syarat pencalonan, pihak KPU Surabaya menyebut bahwa duet Rasiyo-Dhimam dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat alias TMS. Berdasar hasil perbaikan didapati bahwa berkas untuk syarat calon Dhimam Abror berupa Fotocopy NPWP serta Tanda Terima Penyampaian SPTPP saja. Sedangkan untuk tanda bukti Tidak Memiliki Tunggakan Pajak KPP tak diserahkan, maka dari itu, secara kumulatif tak dapat terpenuhi. Selain halnya dari kubu PAN, kubu Demokrat diwakili oleh SBY juga menyuarakan hal yang hampir senada.