Kabar Politik – Pengawas Kongres Selidiki Panel Penipuan Pemilihan Trump

Kantor pengawas Kongres Amerika Serikat telah sepakat untuk melakukan penyelidikan keputusan Presiden Donald Trump. Tentang kecurangan pemilih setelah tiga senator Demokrat mengajukan kekhawatiran bahwa kerja panel tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Kantor Akuntabilitas Pemerintah mengatakan dalam sebuah surat tertanggal pada hari Rabu bahwa mereka telah menerima permintaan dari Senator Demokrat Amy Klobuchar, Michael Bennet dan Cory Booker untuk menyelidiki Komisi Penasihat Presiden mengenai Integritas Pemilu lalu.

Trump membentuk panel tersebut pada bulan Mei setelah mengisi, dan tanpa disertai adanya bukti, bahwa jutaan imigran ilegal memilih dalam pemilihan November 2016 silam. Sebagian besar pejabat pemilihan dan ahli hukum pemilu mengatakan bahwa kecurangan pemilih Amerika Serikat jarang sekali terjadi.

Kelompok hak-hak Demokrat dan hak suara telah mengkritik panel tersebut, dengan berdalih bahwa ini bisa menjadi wahana perubahan yang sejatinya malah semakin mempersulit pemilih sah untuk memberikan suara. Sejumlah pemerintah negara bagian dengan tegas menolak menyerahkan informasi tentang pemilih mereka ke Gedung Putih.

Dalam sebuah surat minggu lalu kepada GAO yang meminta penyelidikan tersebut, ketiga senator tersebut mengatakan bahwa komisi tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mike Pence, tidak menanggapi permintaan kongres untuk memberikan informasi mengenai hal apapun dan kegiatan apapun yang berlangsung. Mereka mengatakan kurangnya transparansi data dari panel tidak perlu mengurangi kepercayaan diri dalam proses demokrasi kita.

Gedung Putih pun tidak serta merta menanggapi permintaan untuk mengomentari keputusan GAO untuk membuka penyelidikan. Wakil ketua komisi tersebut, Kris Kobach, sekretaris negara Republik untuk Kansas dan seorang advokat undang-undang imigrasi dan identifikasi pemilih yang lebih lantang dalam menentang kebijakn-kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat, meminta negara bagian pada bulan Juni untuk menyerahkan informasi pemilih.

Data yang diminta oleh Kobach termasuk nama, empat digit terakhir nomor Jaminan Sosial, alamat, tanggal lahir, afiliasi politik, hukuman kejahatan dan sejarah pemungutan suara. Lebih dari 20 negara menolak langsung dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka perlu mempelajari apakah mereka dapat menyediakan data tersebut.