Kabar Nasional – Hakim Kembali Diciduk Oleh KPK, Ketua Mahkamah Agung Diminta Bertanggung Jawab

Maruarar Siahaan selaku Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengaku begitu prihatin atas serentetan operasi tangkap tangan oleh KPK yang telah menangkap hakim pada sejumlah peradilan. Maruarar telah mengatakan apabila penangkapan kepada hakim itu semestinya mampu menjadi tanggung jawab dari Ketua Mahkamah Agung. Untuk saat ini jabatan tersebut diduduki oleh Hatta Ali. Hatta Ali memang sebagai pihak yang telah membawahi para hakim di Indonesia.

“Saya mengira pada setiap organisasi, maka pimpinan tertinggi itu harus bertanggung jawab. Tak ada peradilan yang salah, namun komandannya yang salah,” ungkap Maruarar ketika ditemui pada kawasan Cikini Jakarta pada Minggu 8/10/2017.

Keberadaan maklumat Mahkamah Agung yang telah menyikapi atas maraknya penangkapan terhadap aparat pengadilan pada baberapa waktu yag lalu, dinilai oleh Maruarar tidak lebih dari sekadarpengumuman semata. Menurutnya, ada hal yang lebih penting lagi, yakni perbaikan system pengawasan pada tubuh Mahkamah Agung.

Rektor dari Universitas Kristen Indonesia tersebut juga mempertanyakan system pengawasan serta evaluasi dimana selama ini yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap jajarannya. Masih menurut Maruarar, MA seharusnya bisa melakukan pangawasan serta evaluasi rutin terhadap setiap hakim.

“Seharusnya ini terdapat semacam araha. Hakim yang dievaluasi, diikuti lalu dinilai dan diberikan pertimbangan. Baik atas sepak terjang saat menjalani persidangan atau pun putusan yang telah dijatuhkan selama ini,” imbuhnya.

Apabila ditemukan adanya penyimpangan pada sejumlah pemutusan perkara, maka MA pun harus bisa mengambil tindakan tegas terhadap hakim yang bersangkutan. Maruarar telah melihat apabila selama ini MA selalu saja berdalih bahwasannya perbuatan tersebut merupakan tanggung jawab individu.

“Hal ini telah menjadi kekhawatiran sebab tidak adanya tekanan yang datang dari pimpinan guna melihat bahwasannya permasalahan korupsi memang begitu serius,” tambahnya.

Dirinya pun menyarankan supaya pegawai peradilan yang telah terjerat kasus, nantinya bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan orang biasa, tentu saja hal itu bisa menimbulkan efek jera.

“Paling tidak yang diperberat hukumannya, namun jangan hukuman mati juga,” pungkasnya.