Kabar Mancanegara Terbaru – Dituduh Korupsi, PM Malaysia Menolak Tuntutan Mundur
2 min read
Dari negara tetangga diberitakan bahwa Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak sempat membela dirinya atas kritikan terkait skandal korupsi serta upaya pembatasan terhadap hak kebebasan sipil. Selain itu, PM Najib pun juga tak mau menggubris seruan supaya dirinya segera mundur dari posisinya tersebut. “Saya sudah dipilih oleh partai, serta juga oleh rakyat di negara ini, demi memimpin mereka. Maka dari itu, saya pun hanya bersedia bertanggung jawab pada rakyat saja – bukan pada satu individu saja,” kata PM Najib sesuai yang dilansir dari AFP, pada Jumat (10/4/2015).
Pernyataan tersebut disuarakan PM Najib pada sesi wawancara bbersama TV nasional Malaysia, pada Kamis (9/4) waktu Malaysia. Belakangan ini, PM Najib diketahui dihujani kritikan sehubugan dengan perusahaan investasi milik negara yang pada saat ini sedang didera oleh defisit sampai US$ 11 miliar, serta adanya tudingan penggelapan juga sejumlah besar dan yang raib dengan misterius.
Selain itu, pemerintahan PM Najib memicu amarah publik usai meridhoi undang-undang antiterorisme, dimana UU tersebut menjadikan pemerintah boleh menahan pelaku teror tanpa ada dakwaan. Tak sampai di situ, pemerintah Malaysia pun juga memperketat hukuman dalam UU penghasutan bahkan hingga 20 tahun penjara maksimum, dimana awalnya maksimal hanyalah 3 tahun penjara. Diketahui bahwa UU tersebut kerap dimanfaatkan pemerintah Malaysia dalam menghakimi mereka yang berani mengkritik pemerintah.
“Sangat bertentangan atas apa yang sudah disebutkan, UU ini tak akan pernah dimanfaatkan demi memerangi mereka yang sudah mengkritik pemerintah,” kata PM Najib. “Namun sebaliknya, UU ini dapat menjadi media tambahan demi menangani ancaman militan yang sedang dihadapi semua negara,” sambungnya.
Sebelumnya, PM Najib memang dipaksa menanggapi komentar pedas dari mantan PM Mahathir Mohamad dari pekan yang lalu. Mahathir menyerukan kampanye menggulingkan Najib. PM Najib tercatat menjabat sejak 2009 menjanjikan pemerintahan bersih serta hukum lebih relaks. Mahathir pun mendesak jawaban terkait skandal di perusahaan investasi bernama 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pasalnya, dikhawatirkan 1MDB tersebut segera bangkrut yang mana akan berpengaruh terhadap nilai tukar ringgit.
