Kabar Internasional – Burundi Tunda Beberapa LSM Karena Langgar Undang-undang Baru

Burundi telah menangguhkan beberapa organisasi non-pemerintah lokal dan internasional selama tiga bulan karena melanggar undang-undang baru, kata seorang pejabat senior pemerintah pada Kamis (27/9) malam. Langkah itu dapat memperdalam kekhawatiran oposisi bahwa tindakan keras oleh pemerintah Presiden Pierre Nkurunziza sedang diperpanjang. Pada bulan Mei, referendum menyetujui perubahan konstitusi yang memungkinkannya untuk tetap berkuasa hingga 2034.

Kekerasan melonjak pada tahun 2015 ketika Nkurunziza mengatakan dia akan mencari masa jabatan ketiga dalam apa yang dikatakan banyak orang sebagai pelanggaran konstitusi. Dia memenangkan pemilihan berikutnya tetapi keputusan untuk berdiri memicu protes dan tindakan keras. Silas Ntigurirwa, sekretaris Dewan Keamanan Nasional, tidak memberikan rincian tentang jumlah atau identitas kelompok yang katanya dihentikan sementara dari 1 Oktober. Ada sekitar 130 LSM internasional di Burundi, kata seorang pejabat pemerintah.

“Setelah menganalisis bagaimana … organisasi non-pemerintah melakukan kegiatan mereka secara nasional, Dewan Keamanan Nasional sampai pada kesimpulan bahwa kebanyakan dari mereka tidak mematuhi hukum,” kata Ntigurirwa.

“Kembalinya kegiatan akan ditentukan oleh kesesuaian mereka dengan undang-undang baru yang mengatur LSM,” katanya, mengacu pada undang-undang yang disahkan tahun lalu. Meskipun Ntigurirwa menyebutkan undang-undang 2017, dia tidak memberikan rincian tentang pelanggaran.

Juru bicara kepresidenan Jean Claude Karerwa mengatakan di radio lokal pada hari Jumat bahwa beberapa LSM mempromosikan “pernikahan sesama jenis, dan ini bertentangan dengan budaya kita”. Bulan ini, Anicet Niyongabo, seorang senator, mengatakan pihak berwenang akan menyelidiki praktik perekrutan LSM dan mengatakan rekrutmen staf Burundi mereka harus mematuhi keseimbangan etnis dan jender yang ditetapkan dalam konstitusi.

Undang-undang mengharuskan rekrutmen staf lokal pada 60 persen Hutu dan 40 persen Tutsi, Niyongabo mengatakan pada saat itu. Kedua kelompok etnis itu memiliki sejarah persaingan politik. Perang saudara yang panjang di mana 300.000 orang meninggal berakhir pada tahun 2005 dan berjuang di sepanjang garis etnis. Burundi, sebuah negara kecil yang terkurung daratan di Afrika Timur, memiliki susunan etnis yang sama dengan tetangganya, Rwanda, tempat para ekstremis Hutu membunuh 800.000 orang Tutsi dan Hutus yang secara politik moderat dalam genosida tahun 1994.