Jelang Kongres – Politikus PDIP Mendukung Menteri Sekaligus Pejabat Parpol

Jelang Kongres PDIP 8-12 April Bali, kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang mana melarang jabatan menteri dirangkap jabatan parpol dibahas kembali. Kalangan politikus PDIP menilai tak ada masalah jika menteri merangkap pengurus parpol. “Kalau menurut saya, tak masalah. Orang menjadi pengurus partai menjadi menteri juga bisa dilakukan, sejak dulu kan tradisi politik kita juga seperti itu. Yang bilang bahwa jadi pengurus partai tak bisa mengurus eksekutif, legislatif, itu hanya orang yang tak paham partai politik dengan baik,” papar politikus PDIP, Arif Wibowo dari Gedung DPR, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, hari Selasa (31/3/2015).

Padahal diketahui bahwa, yang mencetuskan aturan tersebut adalah Presiden. Arif pun menegaskan itu merupakan pandangan pribadinya selaku anggota DPR. “Itu kan Pak Jokowi. Kita yang jadi dewan, mngurus partai juga mampu. Jadi bupati mengurus partai, juga mampu. Ak ada relevansinya. Maka pengurus partai seraya mengurus eksekutif, bisa saja efektif di aspek legitimasi serta dukungan politik sehingga tak gampang diganggu,” kata anggota Komisi II DPR tersebut.

Isu entang Menko PMK Puan Maharani yang akan menjabat posisi Waketum sedang santer dibahas. Walau begitu, Arif mengatakan posisi waketum masih belum dimasukkan dalam rancangan AD/ART milik partai. “Di dalam rancangan AD/ART-nya belum ada. Maka terkait struktural serta organisasi dapat dibahas secara lebih lanjut dalam kongres,” papar Arif. Selain dari Arif, Ketua dari DPP PDIP Effendi Simbolon juga turut membela Puan lalu mengkritik Presiden Joko Widodo melarang menteri yang terlibat aktif dalam kepengurusan partai. Ia mengatakan, wajar jika Puan menerima posisi Waketum sebab kompetensinya.

“Kalau saya melihat, sebenarnya aturan lisan dari Pak Jokowi ini sih sejatinya tidak mendasar. Jika dikembalikan, Pak Jokowi kan juga dari partai. Kok jadi seakan alergi dengan partai?” tanya Effendi pada kesempatan berbeda. Di lain sisi, Ketua dari DPP PDIP Trimedya Pandjaitan juga menilai Puan seharusnya mendapat jabatan dalam partai. Puan kelak dapat tetap menjabat Menko PMK namun nonaktif dari partai. “Menjadi kader partai, Puan pun juga harus mendapat tempat,” kata Trimedya pada wartawan.