Internasional Terkini – Tanggapan PBB Saat RI Lanjutkan Eksekusi Mati

Rupert Colville selaku Juru bicara Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, menyesalkan pihak Indonesia yang memilih melanjutkan eksekusi mati terhadap 8 terpidana di Rabu waktu dini hari. Colville pun mengaku tak bisa memahami sikap Pemerintah Indonesia. Pasalnya, saat Indonesia bersikeras lakukan eksekusi mati terhadap pelaku kejahatan narkoba, namun di sisi yang lain RI juga memohon warganya yang sedang terancam hukuman mati dapat diselamatkan.

Seperti yang dikutip kantor berita Reuters, pada Rabu, 29 April 2015, ia mengaku tak habis pikir alasan dari Presiden Joko Widodo yang menolak memberi grasi. “Indonesia memohon pengampunan saat warga negaranya sendiri mendapat ancaman hukuman mati pada negara lain. Namun, juga menolak memberi grasi untuk pelaku tindak kejahatan yang (PBB) anggap tak terlalu serius,” ujar Colville.

Dia menyerukan supaya Indonesia lekas berlakukan lagi moratorium hukuman mati. Seruan senada sudah disampaikan lagi Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon di akhir pekan yang lalu lewat jubirnya. Pada sebuah keterangan tertulis, Jubir Ban mengatakan, tindak kejahatan narkoba tak termasuk dalam kejahatan serius maka dari itu tak perlu dihukum mati. Di lain pihak, Pemerintah Brasil pada keterangan resminya juga mengaku terkejut atas eksekusi kepada warganya, Rodrigo Gularte. Dimana eksekusi yang kedua ini hanya berjarak 3 bulan saja dari eksekusi yang pertama kepada warganya, Marco Archer Cardoso Moreira.

Pada saat itu, Presiden Brasil, Dilma Rousseff mengajukan permohonan secara pribadi dengan alasan kemanusiaan pada Presiden Jokowi supaya urung mengeksekusi Moreira. Tetapi, permohonan tersebut tak digubris sosok mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kemenlu Brasil pun mengatakan segera mengevaluasi lagi hubungan bilateral bersama Indonesia sebelum menentukan sikapnya terhadap Pemerintah Indonesia.

Diketahui sebelumnya, Presiden Rousseff sudah memanggil Dubesnya Paulo Alberto Da Silveira Soares yang sedang bertugas di Jakarta untuk pulang ke Brasil. Da Silveira sudah kembali lagi ke Jakarta. Ketika Presiden Rousseff menolak memberikan surat kredensial yang dibawa Dubes RI untuk Brasil, Toto Riyanto, pihak Kemlu RI pun memanggil Da Silveira kemebali Pejambon demi memprotes aksi Presiden Dilma itu.