Internasional – Hong Kong Minta Beijing Lakukan Intervensi

Pemimpin top Hong Kong kemungkinan meminta Beijing ikut melangkah untuk mengatasi krisis yang mencengkeram parlemen kota. Sebuah langkah yang telah memicu protes dari para kelompok sarjana hukum yang merasa terganggu atas ikut campurnnya negara Cina dalam proses peradilan.

Chief Eksekutif Leung Chun-ying mengatakan bahwa dia dapat berkonsultasi dengan Cina daratan atas interpretasi dari Undang-Undang Dasar, konstitusi mini kota untuk menentukan apakah anggota parlemen pro-demokrasi yang masih muda dapat dilantik untuk menjadi legislatif mereka.

Dalam beberapa pekan terakhir telah terlihat bahwa kota semi-otonom tersebut telah mendorong masyarakat mereka turun ke jalan dalam potensila krisis konstitusional yang akan terjadi, sebagai aktivis generasi muda yang mencoba melawan loyalis Beijing.

Dua tahun setelah gerakan protes payung di jalanan yang bersejarah, enam aktivis pro-demokrasi yang masih muda, yang mendorong otonomi yang lebih besar dari Cina, telah mengklaim sekitar 70 kursi anggota dewan legistlatif Hong Kong pada bulan lalu.

Pemilihan atas mereka ini datang di tengah meningkatnya sentimen anti-Beijing yang rudah terjadi termasuk seruan untuk memerdekakan diri dari Cina, yang sampai saat ini masih dianggap sebagai hal yang tabu.

Pada upacara pengambilan sumpah jabatan yang sempat kacau pada tanggal 12 Oktober yang lalu, dua dari anggota parlemen yang baru terpilih, Yau Wai-ching dan Sixtus “Baggio” Leung dari Partai Youngspiration dengan mendongakkan kepala mereka di Beijing dengan menolak kesetiaan mereka  kepada Cina dan membawa bendera biru yang bertuliskan “Hong Kong Bukan Cina”.

Yau telah menyebabkan kemarahan dengan sumpah untuk mempertahankan tempat dirinya berada sebagai “The Hong Kong of special administrative region of the People Refucking of Shina” atau sebuah kata sindiran di mana Shina adalah cara kuno untuk menghina yang merujuk ke Cina dalam bahasa Jepang. Kedua sumpah mereka menjadi anggota dewan itu pun mendapatkan penolakan.

Setelah kejadian tersebut, Leung mengambil langkah yang tidak biasa dengan meluncurkan protes hukum dalam upaya untuk menghentikan mereka mendapatkan kembali sumpah mereka dan mendapatkan kursi mereka.

Meskipun pengadilan belum turun tangan, Leung pada hari Selasa (1/11) kemarin mengatakan bahwa dia akan meminta Kongres Nasional Rakyat Cina (NPC) untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar.

“Kami berharap untuk melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya di Hong Kong, tapi kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini,” katanya kepada media lokal.