Info Mancanegara – Kunjungan ke Cina, Erdogan Juga Bahas Masalah Suku Uighur

Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki datang di Cina dalam acara kunjungan kenegaraan yang sejatinya ditujukan untuk membahas hubungan ekonomi. Akan tetapi kunjungannya tersebut juga akan membahas tentang perlakuan negara tirai bambu tersebut terhadap minoritas Uighur. Ia datang mengajak serta sedikitnya 100 pelaku bisnis serta investor. Hingga sejauh ini, hubungan ekonomi diantara kedua negara bernilai setidaknya 24 juta dolar dalam tiap tahunnya.

Akan tetapi, seperti yang dilaporkan oleh BBC, bahan pembicaraan Erdogan bersama kalangan petinggi Cina tersebut juga akan membahas tentang kian meningkatnya level ketegangan kedua kubu yang dipicu oleh perlakuan Cina kepada suku Uighur yang mana sebagian besar merupakan umat Islam. Sperti yang diketahui bahwa belym lama ini, di penjuru Turki terjadi gelombang demonstrasi baik di Istanbul maupun Ankara yang menyuarakan tentang anti Cina dimana sebagian juga berakhir dengan aksi kekerasan.

Sejumlah demonstrasi tersebut disebabkan oleh adanya laporan yang mengatakan bahwa suku Uighur yang merupakan minoritas Muslim dengan persamaan budaya serta bahasa dengan orang Turki, dilarang dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan yang lalu. Pada waktu itu, pihak kementerian luar negeri Turki juga memberikan pernyataan resminya. Pernyataan tersebut diantaranya menyebutkan, “rakyat kami amat sedih sehubungan dengan adanya kabar bahwa Uighur Turki yang hidup di prov. Xinjiang dilarang untuk melakukan puasa serta kewajiban agama yang lainnya.” Menanggapi hal ini, kementerian luar negeri Cina pun membantah serta menyebut bahwa berita tersebut sama sekali tidak berdasar.

Acara dalam kunjungan tersebut juga membahas militer. Turki kemungkinan akan mengupayakan kembali pembelian untuk sistem rudal jarak jauh milik Cina, sehubungan dengan terjadinya krisis pada perbatasan Turki dan Suriah utamanya lantaran kian kuatnya militan ISIS yang masih berusaha untuk merebut Suriah pada perbatasan dan gempuran baru Turki kepada kaum pemberontak Turki Kurdi. Rencana ini memang muncul sudah cukup lama, dimana beberapa kali kesepakatannya nyaris terjadi namun beberapa kali pula batal. Sejumlah negara anggota dari NATO yang lain juga mengungkapkan kecemasan serupa.