Info Baru Politik – Peneliti UI Kritik Kinerja Nur Mahmudi
2 min read
Platform dari PKS telah ‘ditelanjangi’ oleh 15 orang peneliti lebih dari Universitas Indonesia (UI) yang mana mayoritas telah bergelar doktor. Dan salah satunya ada yang sempat mengkritik tentang kinerja dari Wali Kota Depok yang sekaligus adalah politisi dari PKS, Nur Mahmudi Ismail, sebab dinilai tidak sesuai dengan platform PKS.
“Sejumlah perumahan muslim yang terdapat di Depok. Saat saya mau masuk, ternyata saya dilarang sebab khusus hanya kalangan muslim saja, saya tahu bahwa developernya merupakan kader (PKS),” ujar peneliti Center for Election and Political Party (CEPP) UI, Imerinda Almasari, dari kampus UI, kawasan Depok, Selasa (7/1/2014).
Menurut dosen yang juga tinggal di kawasan Depok tersebut, kawasan yang khusus muslim dan diizinkan oleh Pemkot tersebut bertolak belakang dari platform PKS yang mengatakan sebagai parpol yang terbuka, universal serta mau menerima dari semua kalangan.
Imerinda lalu menyebut sejumlah nama perumahan tersebut, di antaranya adalah Perumahan Tugu, Mawar Residence dan Perumahan Orchid. “Coba saja Anda cek sendiri,” kata dosen muslim yang meski tidak berkerudung itu. “Dia bilang katanya universal, tetapi kenyataanya justru ekslusif. Memangnya ada kadernya yang umum? Kan khusus itu, ada halaqahnya. Apakah halaqah itu ada pada pengajian umum?” tambahnya.
Tudingan lambatnya izin rumah ibadah HKBP Cinere yang tak kunjung selesai juga tak luput dari kritik. “Prosedur telah sesuai hingga tingkat nasional, tapi kok belum di ACC sama lurah yang juga jadi kader dari PKS. Bandingkan sama kafe-kafe yang sudah berdiri,” terangnya. “Hal ini terjadi bertolak belakang dari platform (PKS) sebagai masyarakat madani, adil sejahtera, dan bermartabat,” tambah Anis.
Kritik lain terkait janji kampanye dari Nur Mahmudi yang berencana membangun gedung sarana pemuda Depok, tetapi tak kunjung direalisasi. Menanggapi tentang hal ini, Anis Matta pun menjawab singkat tentang kasus-kasus itu yang perlu untuk ia klarifikasikan terlebih dulu pada Wali Kota. “Saya rasa ini perlu konfirmasi Wali Kota,” kata Anis Matta.
