Indonesia Hari Ini – Mahasiswa Menolak Kenaikan Harga BBM Yang Tidak Jelas
2 min read
Seperti yang diketahui bahwa pihak pemerintah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak dari jenis premium serta solar sejak Sabtu dini hari tadi (28/3). Belakangan, kebijakan ini ditentang oleh kelompok mahasiswa yang tergabung Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) sebab kenaikan ini dinilai tak dilandasi oleh suatu alasan kuat. Lamen Hendra Saputra selaku Ketua Umum LMND mengatakan bahwa sejatinya pemerintah sudah mematok harga asumsi untuk belanja minyak mentah senilai US$ 60 per barel pada APBN 2015. Sedangkan level tertinggi dari harga minyak dunia pada pekan ini adalah US$ 59,1 per barel.
“Harusnya dengan posisi dari harga minyak dunia yang masih ada di bawah harga patokan dari asumsi belanja pemerintah itu, masih belum perlu naikan harga BBM pada 28 Maret 2015,” kata Lamen pada rilis yang diterima oleh media pada , Sabtu (28/3). Kenaikan terhadap harga BBM dari jenis premium yang awalnya Rp 6.900 ke Rp 7.400 serta Rp 7.300 bagi kawasan luar Pulau Jawa; serta Solar yang mulanya Rp 6.400 ke Rp 6.900 memang mendapat hujan kritik oleh bermacam elemen masyarakat Indonesia.
Lamen mengatakan bahwa kebijakan dari pemerintah yang kerap naik dan turunkan harga jual BBM pada beberapa bulan terakhir ini adalah bukti kuat sudah diterapkannya mekanisme pasar pada proses jual-beli BBM pada Indonesia. “Penerapan terhadap mekanisme pasar guna menetapkan harga jual BBM dalam negeri tak sesuai terhadap cita-cita pada Nawa Cita yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo serta Jusuf Kalla,” tegas Lamen.
LMND pun turut mempertanyakan kinerja dari tim ekonomi yang dipunyai pemerintah sebab terlalu berani merekomendasikan putusan guna menaikan harga BBM di saat kondisi dunia internasional masih cukup terkendali pada saat ini. “kalangan pedangang minyak pada region Asia saja belum takut akan terganggunya suplai serta permintaan sebagai sebuah dampak atas serangan Arab Saudi bersama sekutunya pada operasi militer kawasan Sanaa, Ibu Kota Yaman. Lalu apa ini adalah bentuk kehadiran negara yang tertulis pada nawacita milik Jokowi-JK?” papar Lamen.
