Berita Politik – Walk Out Demokrat Adalah Instruksi Nurhayati

Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR mengakui bahwa walk out dalam gelar sidang paripurna dari UU Pilkada yang lalu adalah perintah darinya. Ia juga tegas membantah adanya perintah dari Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PD. “Putusan untuk walk out merupakan keputusan saya sebab saya lihat memang tak memungkinkan. Saya selaku pimpinan dari fraksi, masa saya tak berani untuk ambil keputusan, lalu apa gunanya saya jadi pimpinan fraksi jika saya tak berani ambil keputusan,” kata Nurhayati setelah adakan jumpa pers pada Kantor DPP Demokrat, di Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, hari Senin (29/9/2014).

Nurhayati juga membantah adanya instruksi dari SBY sehubungan walk out F-PD dalam sidang paripurna pada Kamis (25/9/2014) yang lalu. Menurut pendapatnya, ia sudah tak lagi lakukan komunikasi bersama SBY semenjak Presiden lakukan kunjungan kerja luar negeri. “Tak ada, saya juga sama sekali tak menerima instruksi, bahkan tak berkomunikasi bersama SBY saat ambil mengambil keputusan tersebut. Semenjak beliau pergi ke luar negeri untuk kunjungan kerja, kami sudah sama sekali tak berkomunikasi,” aku Nurhayati.

“Beliau juga memberikan arahan yang jelas, bahwa opsi pilkada langsung dalam 10 perbaikan haruslah diperjuangkan utuh. Serta SBY menjelaskan bahwa Demokrat tak akan ke kanan dan kiri, kita tak butuh jabatan. Kita tak silau terhadap tawaran menteri, serta tawaran kekuasaan, kami ada bersama rakyat. Sebab 10 perbaikan datangnya juga dari rakyat,” lanjutnya. Nurhayati merasa kecewa atas fraksi lain mengaku sebagai pendukung opsi dari Demokrat tentang Pilkada langsung dalam 10 perbaikan. Ia juga mempertanyakan kenapa fraksi ini tak ikut untuk walk out dengan F-PD.

“Saya harap jika misalnya ada yang setuju, ya ikut dalam walk out. Saya menjadi anggota DPR cukup lama juga tahu kalau ada yang tak setuju terus setuju sama kita, ya harusnya ikut walk out juga,” terang Nurhayati. Pada sidang paripurna terkait pembahasan UU Pilkada, bahwa Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Hanura menyatakan dukungan pada opsi dari F-PD.