Berita Politik Terkini – Persoalkan Rasiyo-Dhimam, Gerindra Cs Melurug DPR

Diberitakan bahwa perwakilan dari Koalisi Majapahit asal Kota Surabaya menggeruduk Gedung DPR pada sore tadi. Perwakilan dari koalisi hendak menemui pihak Komisi II DPR guna bertanya tentang perkembangan usai pendaftaran tahap 3 dari pasangan calon walikota serta wakil walikota Surabaya. Mereka lantas menyebutkan beberapa hal yang dapat memberatkan agenda Pilwalkot untuk kota Surabaya. Perwakilan dari Koalisi Majapahit diantaranya adalah Sutadi selaku Ketua dari DPC Gerindra Surabaya, Muhammad Alyas Ketua DPD Golkar Surabaya, serta Ahmad Zakaria Sekretaris DPD PKS Surabaya. Lalu ada 2 Pokja dari Koalisi Majapahit yakni M Sholeh serta AH Tony.

“Paslon Rasiyo-Abror bermasalah sebab hanya ada surat elektronik/email yang berupa print out. Tanpa ada tanda tangan asli dilengkapi stempel basah. Hal ini bertentangan terhadap PKPU 12/2015 Pasal 42 ayat (2) serta PKPU 9/2015 Pasal 40 ayat (1),” tegas Sutadi setelah mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II, dari Gedung K2, di komplek parlemen Senayan, Jakarta, hari Selasa (18/8/2015).

Selanjutnya, yang dilaporkan ialah tentang keabsahan SK untuk kepengurusan DPW PAN Jawa Timur. Sutadi mengatakan bahwa SK kepengururan DPD PAN untuk Kota Surabaya definitif tidak terdaftar pada website KPU maka dari itu tidak dapat diakses. “Harusnya KPU Surabaya gak terima pendaftaran ini serta memulangkan dokumen pendaftaran. Pihak Panwaslu Kota Surabaya tidak tegas serta malah cenderung membiarkan,” kata Anggota DPRD Surabaya tersebut.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ahmad Zakaria dimana ia mengatakan bahwa sampai dengan agenda pertemuan bersama Komisi II DPR sore tadi, pihak Kota Surabaya masih belum menerima putusan terkait pimpinan parpol. “Rasiyo-Abror ini sama-sama memiliki predikat selaku calon walikota. Abror sendiri masih menggunakan berkas yang lama saat berpasangan dengan Haries Purwoko yang memilih kabur,” kata Zakaria. “Koalisi Majapahit memang tidak ada kapasitas hendak menggagalkan kontestasi dari para pasangan calon namun maksud serta tujuan dari laporan ini demi mendorong Pilkada berintegritas serta berkualitas,” katanya.

Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari laporan ini. Sehubungan dengan adanya kemungkinan mengundang KPU serta KPUD Kota Surabaya, ia mengatakan hal tersebut bisa coba untuk dilakukan.