Berita Politik – Prabowo-Hatta Ragukan Keabsahan Jokowi

Perkembangan terbaru dari bergulirnya Pilpres 2014 pada kali ini datang lagi dari tim hukum pihak Prabowo Subianto serta Hatta Rajasa, yakni Habiburohman yang dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa salah satu dari perkara yang akan diajukan kapada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu tentang masalah keabsahan dari Joko Widodo ketika mencalonkan diri menjadi presiden RI dalam periode 2014-2019.

“Kalau yang di PTUN nantinya akan ada sejumlah perkara, seperti yang diketahui bahwa tim pembela merah putih jumlahnya hingga ratusan orang, sedangkan saya juga gak ngerti detailnya satu demi satu. Akan tetapi sepanjang dari yang saya ketahui adalah, bahwa jika di PTUN itu sehubungan dengan hal keabsahan proses dari pencalonan Jokowi untuk bisa menjadi capres, yakni keabsahan dari pengajuan surat cuti ketika masih menjabat menjadi Gubernur untuk DKI,” terang Habib dari Mabes Polri, di Jakarta, pada hari Senin (25/8/2014).

Selain dari hal itu, pihak tim hukum dari Prabowo-Hatta pun juga mengajukan perkara tentang putusan KPU dengan Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 terkait dengan penetapan rekapitulasi hasil dari penghitungan suara pada tanggal 22 Juli 2014. Menurut pendapatnya, sebagian dari data yang tercantum di dalam keputusan itu ada yang dianggap salah. “Antara lain adalah jumlah dari DPT yang di SK ada sejumlah 535 dan berbeda dari DPT yang tertera pada SK DPT/SK 477. Kemudian perbedaan tersebut dapat mengakibatkan dokumen negara ini dianggap menjadi tidak sah dalam mata hukum serta harus dibatalkan,” terang Habib.

MAka dari itu lah, Habib pun kemudian berharap agar perkara yang telah diajukan oleh tim Prabowo-Hatta nantinya bisa dikabulkan oleh pihak PTUN. Adapun terkait dengan hasil dari putusan perkara itu nanti akan dikabulkan ataukah tidak, akan segera diumumkan pada hari Rabu minggu mendatang. “Apakah dalam proses tersebut bermasalah ataukah tidak, semuanya akan diputus di hari Rabu yang akan datang,” lanjutnya. Maka dari itu pula, kita hanya bisa menunggu putusan dari pihak PTUN terkait hasil yang bisa mengganjal jalan dari Presiden RI terpilih Jokowi untuk melanjutkan ke RI 1 menggantikan posisi SBY.