Berita Politik Nasional – KPK Diminta Usut Kepala Daerah Terlibat Kasus Akil

0
610

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut hingga tuntas terkait perkara suap dari Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa kepala daerah yang telah memberikan maupun menjanjikan uang untuk pengurusan penanganan terkait sengketa pada pilkada segera diselidiki. “Kepala Daerah yang telah diduga kuat sudah menyuap akan dikejar lalu diseret menuju meja hijau,” ujar anggota dari Komisi III DPR, Didi Irawadi Syamsuddin, hari Jumat (21/2/2014) malam kemarin.

Menurut pendapat Didi, dakwaan terhadap Akil telah mengungkap banyak hal tentang kongkalikong terkait penanganan perkara sengketa dalam Pilkada di sejumlah daerah. Daftar nama siapa saja pemberi suap kepada Akil pun akan dibeberkan secara gamblang dari jaksa KPK kelak pada dakwaannya.  “Jika sampai tak tuntas, maka akan terjadi preseden buruk untuk proses demokrasi dalam negeri ini,” lanjutnya.

Didi juga menambahkan bahwa para penyuap ini harusnya dihukum agar memberikan terapi jera pada pejabat lain. Suap membuat demokrasi dalam pemilu daerah batal sah. “Karena daerah tersebut dipimpin oleh pimpinan cacat sebab menyuap,” terang politikus Demokrat itu. Lebih juh, ia juga mendukung langkah KPK mengembangkan kasus ini. “Fakta serta bukti-bukti permulaan yang sudah ada harus bisa dikembangkan,” katanya.

Di lain sisi, Johan Budi, Juru KPK sebelumnya menyatakan bahwa KPK tetap mengembangkan kasus Akil ini tanpa menunggu vonisnya dijatuhkan terlebih dahulu oleh majelis hakim pengadilan. “Tentu nantinya akan terus dikembangkan KPK, tapi ini kan masih masa pembacaan dakwaan, yang harus diketahui bahwa kasus ini masih belum berhenti sampai di sini,” kata Johan.

Di dalam dakwaan tersebut, beberapa nama tertera sebagai yang memberi hadiah serta janji kepada Akil. Sedangkan mereka yang telah disebutkan di antaranya adalah, Romi Herton wali kota Palembang, Budi Antoni Bupati Empat Lawang, Bonaran Situmeang Bupati Tapanuli Tengah, Alex Hesegem Wakil Gubernur Papua 2006-2011, Zainuddin Amali Ketua DPD Golkar Jatim juga beberapa nama yang lain. Dan kita tunggu saja perkembangan terbaru dari kasus Akil yang telah turut mencatut nama para pejabat publik ini.

LEAVE A REPLY