Berita Politik – Konflik Golkar, Perlukah JK Turun Tangan?

Sosok wakil Presiden RI terpilih, Jusuf Kalla dimintai untuk menjadi juru damai guna mengakhiri konflik pada internal kubu Partai Golkar. Jusuf Kalla dinilai sanggup menyudahi konflik ini sebab pernah menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Golkar, sementara pada saat ini mempunyai kekuatan yang lebih usai ditetapkan menjadi Wakil Presiden terpilih untuk periode 2014-2019. “Kita juga mendorong agar Pak JK (Jusuf Kalla) bersedia turun tangan dan jadi juru damai atas pertikaian pada internal partai Golkar,” terang Zainal Bintang, Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar ketika dihubungi wartawan Sabtu (30/8/2014) malam.

Zainal juga menjelaskan sempat bahwa sosok Kalla amat dibutuhkan demi menyatukan tubuh Golkar yang mana pada saat ini sudah terbelah jadi dua. lantaran Golkar tidak mempunyai tokoh lain yang berwibawa serta netral, bahkan termasuk Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar serta semua wakil ketua umumnya. Secara tegas, Zainal pun meminta pada Kalla guna menjadi juru damai, bukanlah mendorongnya kembali menjadi calon Ketua Umum Golkar. Ia juga berharap agar Kalla turun tangan dalam membenahi kekacauan pada partai yang dulu membesarkan serta dibesarkannya tersebut. “Pak JK tak harus memihak. Kini beliau menjadi wapres, beliau memiliki posisi yang lebih strategis dalam meredam pertikaian Golkar,” kata dia.

Menurut pendapat Zainal, peran dari Kalla untuk menyelesaikan konflik akan memberi dampak positif dalam pemerintahan nantinya. Ia meyakini, lewat parlemen, Golkar dapat membantu pemerintahan dari Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperoleh kursi pimpinan DPR serta melaksanakan program strategisnya. “Kalau saat ini kan gak bisa sebab Golkar masih ada di tempat yang lain,” kata Zainal. Pada saat ini, keadaan Golkar memang terbelah sebab adanya perbedaan pendapat terkait pelaksanaan Munas IX. Pihak Aburizal Bakrie menginginkan Munas IX Golkar diadakan 2015 sesuai dengan rekomendasi dari Munas VIII.

Aburizal lalu mengadakan pertemuan bersama semua DPD I yang pada akhirnya putuskan bahwa Munas 2015 serta Golkar berada pada luar pemerintahan. Rekomendasi dari Munas VIII Partai Golkar tersebut yaitu supaya musyawarah dari Partai Golkar tak berbenturan bersama jadwal Pilpres 2014, dimana berpotensi dalam memecah belah perhatian serta mengganggu soliditas dari partai, maka dipandang perlu untuk memperpanjang akhir dari masa jabatan para pengurus sampai 2015.