Berita Politik – Kecewa UU Pilkada, SBY Segera Ambil Langkah Politik
2 min read
Diberitakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dirinya merasa kecewa atas proses politik yang berjalan pada DPR yang mana tak memfasilitasi syarat yang diajukan Demokrat dalam RUU Pilkada. Ia juga menyebut segera menggugat UU Pilkada pada Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. “Demokrat berencana serta sedang mempersiapkan langkah gugatan hukum, kami pertimbangkan nantinya apa pada MK atau ke MA sebab rakyat tak tahu saat memilih wakil rakyatnya, kemudian DPRD memilih gubernur, bupati serta wali kota, dan dari mana asal kewenangan tersebut, rakyat tak pernah memberikan, dan tiba-tiba diolah DPR kemudian bisa didapatlah wewenang semacam itu,” terang SBY pada tayangan YouTube “Suara Demokrat”, pada Jumat (26/9/2014).
SBY juga menekankan bahwa persoalan ketidaktahuan rakyat terhadap pemilihan legislatif pada beberapa bulan lalu sama halnya diartikan dengan menyerahkan mandat pada DPRD guna memilih kepala daerahnya sebagai hal fundamental. Selain halnya mempersiapkan gugatan menuju MK ataupun MA, diketahui pula SBY segera mengambil langkah politis sehubungan UU Pilkada tersebut. Ia menegaskan Demokrat tak main-main pada putusannya jika pilkada memang harus tetap secara langsung serta adanya perbaikan.
“Saya merasa kecewa, dan segera mengambil langkah politik. Supaya rakyat ketahui, bahwa kami konsisten, serius, dan tak main-main. Untuk sistem yang kami pilih ialah pilkada secara langsung diiringi perbaikan. Dan kami berjuang dengan cara politis lewat koridor konstitusi yang kami miliki dalam harapan semoga ada solusi terbaik,” terang SBY diwawancara dari Washington DC, AS.
Diingatkan pula oleh SBY, bahwa rakyat menghendaki pilkada langsung. Dan menurut catatan yang ia buat, 70 persen dari rakyat inginkan pilkada langsung dengan adanya perbaikan dan dipersyaratkan dari Fraksi Demokrat. SBY juga mengatakan dukungan lebih besar juga ditemukan pada media sosial. “Saya sempat masuki media sosial, dan dukungan untuk pilkada langsung lebih tinggi, yaitu di atas 90 persen, ini artinya rakyat menghendaki pilkada secara langsung, namun sekali lagi, disertai oleh perbaikan ekses serta penyimpangan tak terjadi kembali. Jika itu terjadi kembali, akan berdampak buruk untuk demokrasi kita, itulah yang saya maksudkan.”kata SBY
