Berita Nasional – Warga Magelang Rela Dana PSKS Terpotong Rp 100.000
2 min read
Warga yang merupakan penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) pada sejumlah desa Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengaku rela jumlah uang yang mereka terima tidak utuh lagi. Mereka telah sepakat untuk menyisihkan Rp 100.000 demi diberikan pada warga yang lain yang mana tak kebagian dana sebagai kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Pemotongan itu dilakukan secara langsung oleh para perangkat desa sesaat usai warga keluar loket pencairan dana pada Kantor Pos Mungkid, Magelang.
Adalah Suripto (70), penerima PSKS dari Dusun Mlandi, Pasuruhan, Mertoyudan, yang mengaku ikhlas jatahnya dipotong jadi Rp 300.000. Lantaran ini sudah kesepakatan warga serta perangkat desa supaya semua warga, khususnya yang lebih membutuhkan, bisa ikut menikmati dana PSKS. “Tidak apa, ini kesepakatan warga. Semua juga dipotong Rp 100.000,” aku Suripto usai antre pada hari Kamis (27/11/2014). Selain halnya pada Desa Pasuruhan, ternyata pemotongan dana PSKS pun dilakukan pula pada Dusun Bayanan, Mertoyudan. Adalah Tahyono, selaku kepala dusun, menjelaskan bahwa uang dari potongan para penerima tadi lalu dikumpulkan dan diberikan pada warga yang tak menerima dana PSKS.
Pada Dusun Bayanan, dikatakan Tahyono, terdapat 55 warga yang tercatat menerima bantuan program. Sementara jumlah masyarakat miskin lain termasuk janda yang tak terdaftar menerima dana ini ada 60 orang. Dengan adanya upaya pemerataan ini, maka diharapkan tak ada lagi kecemburuan sosial di masyarakat. “Pemotongan ini telah melalui diskusi bersama pihak terkait, dan akhinya disepakati bahwa uang yang diterima oleh masing-masing warga akan disisihkan sejumlah Rp 100.000. Jika tidak ada kesepakatan ini, saya pun tidak akan berani,” tegas Tahyono.
Selain halnya bertujuan guna pemerataan, potongan ini juga digunakan guna menutup ongkos transport berupa 2 mobil guna antar-jemput warga. Tahyono mengatakan, harga sewa untuk mobil sejumlah Rp 150.000 tiap hari per mobil. Sebelumnya diketahui bahwa pemotongan serupa pun diberlakukan saat penyaluran dana pada Bantuan Tunai Langsung (BLT) serta pembagian Beras Miskin (raskin) di masa pemerintahan Presiden SBY. “Kami hanya berharap agar proses pendataan program dari pemerintah lebih dievaluasi lagi. Termasuk melibatkan kalangan perangkat desa, karena sebelumya kami tak pernah dilibatkan pada pendataan. Tahu-tahu kami disodori nama penerimanya,” pungkas Tahyono.
