Berita Nasional – RAPBN 2018 Dari Presiden Jokowi Masih Menjadi Bahan Pertimbangan

Dalam pembahasan APBN 2018 yang dilakukan, terlihat beberapa fraksi Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penilaian yang tidak masuk akal soal proyeksi ekonomi pada tahun 2018. Hal tersebut disebutkan karena melihat kerangka asumsi makro ekonomi untuk APBD 2018 yang sangat sedikit.

Untuk hal itu saat ini juga menjadi sebuah problema tersendiri bagi DPRD yang melakukan rapat paripurna pada selasa. Asumsi yang dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, disebutkan kurang realistis karena mereka berpendapat adanya kenaikan harga pangan yang juga harus diperhitungkan.

Melihar kondisi ekonomi yang sekarang ini belum bisa pulih seratus persen juga menjadi penolakan mendasar yang dilakukan oleh sejumlah fraksi. Yang terlihat jelas menolak atas rancangan yang telah diberikan dari Presiden Joko Widodo adalah fraksi Partai Demokrat. Dalam menjelaskan hal ini Demokrat mengajukan keberatan terhadap rancangan yang telah diberikan.

Merry Inkirawang selaku pembicara Partai Demokrat juga memberikan tanggapan yang kurang memikirnya kebersamaan, pasalnya dirinya menilai ekonomi domestik yang belum stabil dan dibandingkan dengan ekonomi global. Merry mengungkapkan hal ini sangat bertolak belakang dan bukan menjadi hal yang realistis untuk menyambut APBD 2018.

“Tantangan besar yang akan kita lakukan adalah dengan adanya rancangan yang sudah diserahkan kepada DPRD, pasalnya tidak semua fraksi menolak hal tersebut. Tentu hal ini akan menjadi pekerjaan besar bagi kami selaku Dewan Perwakilan Rakyat” ucap Verna.

Sri Mulyani yang juga terihat hadir dalam sidang, menganggap ratio hingga lebih dari sepuluh prosen akan terlihat berat, sebagai fraksi Partai Gerindra ini akan menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah yang akan mencapai pajak hingga sepuluh prosen dari PBD yang telah ada.

“Yang menjadi catatan penting disini adalah lifting munyak yang tidak bisa digambarkan, karena 2017 juga berkisar 810.000 barel per hari” tutup Verna.

Diharapkan pemerintah akan bisa melakukan terobosan untuk bisa melakukan pendapatan sebanyak mungkin bagi negara. Sehingga akan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan juga pendapatan yang akan dimiliki oleh negara.