Berita Nasional – Penjelasan Kasus Suap MK Oleh Refly Harun

Baru ini memang mengejutkan banyak pejabat pemerintahan tentang penangkapan tangan Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena kasus suap yang libatkan hasil pemilukada Lebak Banten. Sebelum ini memang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu aparatur negara yang terbukti dapat menjaga kredibilitasnya sebelum generasi kepemimpinan dari Akil Mochtar. Untuk itu wajib setiap institusi negara sangat rentan dengan kasus suap dan korupsi.

Penjelasan dari pakar hukum salah satu Universitas Refly Harus jika memang para pejabat sangat rentan mendapatkan suap atau uang sogok agar loloskan suatu perkara dari tingkat kecil hingga besar termasuk kasus Akil Mochtar. Tiga momentum yang harus hindari pejabat publik dari kasus suap atau korupsi jelas Refly Harus sebagai berikut.

Faktor itu merujuk menuju Mahkamah Konstitusi dengan suara terbanyak. Dengan dukungan beberapa pihak yang memang inginkan penyelesaian akhir suatu perkara berada dalam badang hukum tertinggi di negara ini. Yang kedua adanya setiap sengketa pemilihan kepala daerah baru selalu masuk Mahkamah Konstitusi. Ini yang menjamurnya kasus suap dalam Mahkamah Konstitusi sebagai mana jelaskan sebelumnya jika banyaknya kasus akan membuat para hakim pengadil dapat tawaran uang agar loloskan sebuah perkara.

Yang ketiga adalah polisisasi dalam lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sebab tidak jarang hakim – hakim yang bekerja sebagai pengadil dalam perkara bindang hukum justru orang yang sangat aktif dalam Partai Politik. Ini merupakan bahaya tersendiri jika seorang hakim harusnya bersifat sebagai mana mestinya dengan tidak memiham kaum manapun. Jadi lebih baik hakim untuk Mahkamah Konstitusi harus bersih dari Partai Politik atau menjadi anggota aktif.

Karena ini dapat memudahkan rekan Partai Politik mereka untuk lolos dalam suatu masalah pemilihan kepala daerah baru seperti sengketa pemilikada Lebak Banten. Yang akhirnya menyeret Akil Mochtar sebagai tersangka hingga jabatannya non aktif sampai sekarang. Sebab Akil Mochtar seorang politikus dari Partai Golkar dan yang menyuap dirinya juga merupakan kader dari Partai Golkar. Refly Harun juga menegaskan jika memang kinerja Mahkamah Konstitusi harus dapat pengawasan agar tidak lagi terulang kejadian serupa.