Berita nasional – Palsu, Surat Jokowi Minta Tak Diperiksa

Pihak ketua tim hukum dari Calon Presiden Jokowi yaitu Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa beredarnya surat yang ada di bermacam media sosial yang seperti dibuat bahkan dikirim oleh Jokowi pada Jaksa Agung merupakan palsu. Surat palsu tersebut, terang Todung, intinya adalah meminta supaya Jokowi tak diperiksa pada kasus dugaan tindak korupsi dari Pengadaan Bus Transjakarta.

“Perlu pula kami tegaskan bahwasannya surat yang telah beredar pada bermacam media sosial itu merupakan tidak benar. Jokowi tak pernah mengirim surat pada Jaksa Agung supaya tak diperiksa sehubungan dugaan tindak korupsi pada Pengadaan Bus Trans Jakarta,” urai Todung, Kamis (29/5/2014). “Pak Jokowi sama sekali tak pernah mendapat surat panggilan yang datang dari pihak Kejaksaan Agung agar diperiksa menjadi saksi pada kasus pengadaan armada dari Bus Way (Trans Jakarta),” ditegaskan Todung.

Dijelaskannya pula bahwa dalam kasus tersebut Jaksa Agung, Basrief Arief juga sudah menegaskan bahwa menurut perkembangan dari penyidikan petugas yang berwenang, kasus Trans Jakarta ini tak berkaitan dengan Jokowi. Ia pun sempat melanjutkan bahwa Jaksa Agung juga sudah menghimbau supaya kasus ini tak dipolitisir.

“Kami juga menyayangkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang sengaja mempolitisir kasus Trans Jakarta ini dengan cara terus menerus menghubung-hubungkannya terhadap Jokowi. Padahal, menurut fakta yang sebenarnya ada di lapangan adalah Jokowi sama sekali tak terlibat dengan dugaan tindakan mark-up alias penggelembungan harga di dalam pengadaan dari bus Trans Jakarta itu,” kata Todung.

“Kami juga mengimbau kepada semua pihak agar mau hormati jalannya proses hukum yang kini tengah dijalankan oleh pihak Kejaksaan Agung dimana sebagai upayanya dalam mengusut tuntas terhadap kasus pengadaan dari Bus Trans Jakarta ini, dan bukannya malah sengaja untuk memanfaatkan adanya proses hukum demi melancarkan kampanye hitam alias black campaign dengan cara menyebar luaskan berita bohong serta manipulatif,” ditutup oleh Todung Mulya Lubis. Keberadaan kasus Trans Jakarta ini dijadikan kesempatan dalam kesempitan oknum serta lawan politik Jokowi.