Berita Nasional – Paku dan Seng Diurusi Jokowi di Sinabung, Bupati Mana?

0
589

Kedatangan dari Presiden Joko Widodo menuju lokasi penampungan para pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang ada di Kabanjahe, Kab. Karo, di Sumatera Utara, pada hari Rabu (29/10/2014), memberi penilaian tersendiri untuk Dr Sarmedi Purba, seorang tokoh masyarakat di Sumatera Utara. Penilaian tersebut datang usai ia mencermati kunjungan dari Presiden saat itu. Sebelumnya diketahui bahwa pada kunjungan itu, Jokowi mengadakan dialog secara langsung bersama para pengungsi. Jokowi pun banyak mendengar permintaan dari para pengungsi. Pada sebuah diskusi di antara kerumunan para pengungsi, warga sempat meminta diberi bantuan berupa bahan bangunan, semisal seng serta paku.

Jokowi kemudian bertanya tentang berapa jumlah seng yang meraka butuhkan, warga pun menyatakan ada 2.600 lembar. “Paku dan seng, yah?” ujar Jokowi seraya meminta pada stafnya untuk mencatat permintaan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Gatot Pujonugroho, Gubernur Sumatera Utara sedang berdiri di sebelah Jokowi. Sarmedi mengatakan, Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Karo Terkelin Brahmana, seharusnya menjadi pasien revolusi mental gagasan Presiden Jokowi. “Coba, mengurus kebutuhan para pengungsi erupsi Sinabung. Paku serta seng dan juga hal sepele yang lain dapat diperintahkan oleh Jokowi. Gubernur serta Bupati pun tidak lagi harus mengurusi hal itu, namun adanya dinas serta badan yang ada di bawahnya. Namun, lantaran kepala daerah tidak beres dalam hal komando, seperti iniah akibatnya,” terang Sarmedi, pada hari Kamis (30/10/2014).

Sarmedi juga mengingatkan bahwa tidak ada sulitnya dalam memenuhi kebutuhan dari para pengungsi. Karena sudah ada regulasi, juga badan yang akan mengurusi, serta ada pula anggarannya. Bahkan juga ada cukup banyak bantuan sejumlah pihak. “Apa payahnya untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi? Cuma perlu menjalankannya saja, Bupati serta Gubernur. Namun ya memang seperti itulah problema kepala daerah kita saat ini,” tegas dia. Dia juga memandang bahwa Jokowi pun harus mempunyai instrumen tersendiri guna mengevaluasi kepala daerah seperti ini. “Memang, kepala daerah yang tak bisa mengikuti irama dari Presiden, yang mana memang inginkan perubahan, pasti ada kesulitan kelak,” terang dia.

LEAVE A REPLY