Berita Internasional – Brunei Menerapkan Hukuman Syariah Hari Ini

Diberitakan bahwa Hassanal Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam terapkan sistem hukum pidana yang menggunakan basis ajaran Islam ataupun syariah. Hukum itu akan diterapkan Kamis (1/5/2014) dengan cara yang bertahap. “Pada hari ini, atas nama Allah serta bersyukur pada-Nya, saya umumkan bahwa esok, Kamis 1 Mei 2014 diberlakukan hukum syariah dalam tahap satu, serta akan diterapkan bertahap,” kata Sultan pada pidatonya seperti yang dilansir oleh Channel News Asia, hari Rabu (30/4/2014).

Huku syariah itu akan diterapkan bertahap. Sedangkan bentuk hukuman tersebut antara lain cambuk, potong anggota badan hingga eksekusi mati secara dirajam untuk bermacam tindak kejahatan. Putusan tersebut tidaklah main-main, dan apalagi yang memutuskan merupakan penguasa mutlak dari Brunei. Meski didukung oleh banyak anggota dari etnis mayoritas Muslim Melayu, kritikan deras juga  menghujani Sultan terkait penerapan hukuman itu. Tidak cuma dari kalangan non-Muslim serta masyarakat sosial media Brunei, kritikan pun datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa .

Dari kantor HAM-nya, PBB meyatakan keprihatinannya atas ditetapkannya sistem hukum syariah itu. Sebab, menurut kacamata PBB, hukuman berupa rajam atau cambuk telah melanggar hukum internasional. Jenis hukuman macam ini diklasifikasikan penyiksaan, sadis, serta tak manusiawi serta merendahkan hukuman yang lain. Phil Robertson, wakil direktur Asia dalam Kantor Hak Asasi Manusia, menyamakan pemberlakuan hukuman itu seperti halnya kembali menuju abad pertengahan. “Hal ini seperti halnya kembali abad pertengahan. Ini adalah sebuah langkah besar untuk HAM di Brunei serta jauh menyimpang dari abad 21,” kata Phil.

Akan tetapi, Sultan juga berkuasa untuk menjawab kritikan tersebut. Sultan juga memerintahkan agar kritik tersebut dihentikan sampai akhirnya mereka tidak sanggup berkutik. “Sebuah teori menyatakan hukum Allah kejam serta tak adil, namun Allah sendiri sudah mengatakan bahwa hukum memanglah adil,” terang Sultan untuk menjawab kritikan tersebut. Para pejabat pun juga berusaha untuk meredakan kekhawatiran. Mereka pun mengatakan bahwa guna memutuskan hukuman, dibutuhkan bukti yang amat akurat. Hakim juga mempunyai diskresi luas guna menghindari hukum syariah.