Berita Baru Internasional – Komisi Venice Ilegalkan Referendum Crimea

Hasil dari referendum di Crimea yang mana memutuskan guna bergabung pada Rusia telah dinilai ilegal. Menyusul dari referendum itu serta langkah dari Moskow, hubungan diantara Timur serta Barat pun memanas kembali. Dewan Eropa dimana disebut pula Komisi Venice serta terdiri atas para ahli konstitusional independen tersebut menyatakan bahwa hasil dari referendum Crimea agar memisahkan diri merupakan tidak demokratis serta melanggar konstitusi dari Ukraina.

“Konstitusi Ukraina dibuat demi keutuhan negara serta (konstitusi tersebut) tak memungkinkan adanya referendum lokal agar berpisah dari Ukraina,” jelas komisi tersebut pada sebuah pernyataan sesuai yang dikutip dari kantor berita AFP, hari Sabtu (22/3/2014). “Hanyalah referendum konsultatif di level otonomi yang diizinkan menurut Konstitusi dari Ukraina,” lanjutnya lagi. Banyak pemimpin dunia yang menolak dalam mengakui hasil dari referendum Crimea yang diadakan di akhir pekan yang lalu, yang mana ada 96 persen warga pada Negeri Semenanjung Laut Hitam tersebut menolak pemerintahan pro-Eropa yang masih baru di Kiev serta memilih untuk bergabung pada Rusia.

Pihak Barat sudah mendaftar hitamkan sejumlah 33 politikus asal Rusia, orang terdekat dari Presiden Putin, serta beberapa komandan militer di Crimea sebagai tindakan balasan usai Moskow di Selasa yang lalu menandatangani menyatunya Crimea dalam wilayahnya. Dari sidang pleno Komisi Venice menyatakan referendum itu tak sesuai standar demokrasi di Eropa. “Tiap referendum tentang status sebuah wilayah harusnya didahului negosiasi yang serius diantara seluruh pemangku kepentingan. Tetapi negosiasi tersebut tak pernah terjadi (di referendum Crimea),” sebut pernyataan tersebut.

Taliya Khabrieva, perwakilan dari Rusia pada Komisi Venice, membalas tuduhan dari Dewan Eropa. Khabrieva menyebut sejumlah negara yang sukses memisahkan diri dengan referendum lokal contohnya Bangladesh, Eritrea dan Kosovo. “Sejumlah banyak negara baru bermunculan usai berolahraga hak tersebut,” terangnya. Ukraina sendiri bergabung dalam dewan yang berpusat di Strasbourg tersebut di tahun 1995. Badan tersebut didirikan guna melindungi HAM, demokrasi serta supremasi hukum. Lalu setahun kemudian, Rusia juga ikut bergabung.